Home / IniADV-DPRD Balikpapan / Disamping Perbaikan dan Pembenahan Sistem, Fraksi-Fraksi DPRD Minta Pemkot Optimalkan PAD

Disamping Perbaikan dan Pembenahan Sistem, Fraksi-Fraksi DPRD Minta Pemkot Optimalkan PAD

BALIKPAPAN, INIBalikpapan.com— Mayoritas fraksi-fraksi DPRD menyoroti penurunan PAD kota Balikpapan pada nota penjelasan RAPBD 2019 yang disampaikan pada Senin (5/8/2019).

Diketahui dalam nopen RAPBD 2019, PAD perubahan semula Rp710 miliar menjadi Rp688,42 miliar,  atau turun 3,04 persen.  Penurunan ini disebabkan Pemasukan dari pajak hotel dan tempat hiburan  mengalami  penurunan termasuk kontribusi pajak parkir di Bandara Sepinggan karena beroperasinya bandara di Samarinda.  Penilaian dan saran disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan umum atas penyampaian nota penjelasan wali kota atas RAPBD 2019, Selasa pagi (6/8/2019).

Fraksi Golkar dan PBB melalui jurubicara Doris Eko menyatakan Fraksi Golkar dan PBB melalui jurubicara Doris Eko meminta agar penyerapan anggaran sesuai dengan usulan dan program perioritas baik hasil reses, musrenbang maupun  hasil usulan masyarakat.

“Fraksi kami memahami sulit menyusunan anggaran APBD perubahan yang belum stabil tapi kami mendukung langkah pemerintah kota dalam penyusunan RAPBD 2019 sehingga program dan kegiatan yang berurusan langsung dengan masyarakt serta urusan prioritas dan wajib harus dilaksanakan sesuai perencanaannya.  Khususnya peningkatan pelayanan masyarakat, sarana pendidikan dan kebutuhan infrastruktur serta penannggulangan banjir yang membutuhkan penanganan serius pemerintah kota Balikpapan,” bebernya.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan melalui anggotanya Boediono menyatakan penurunan PAD, Pemkot harus melakukan perbaikan sistem pengelolaan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta menertibkan administrasi PAD, baik pajak maupun retribusi daerah.

Selain itu, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dituntut menggali maksimal setiap potensi pendapatan daerah serta pengawasan retribusi seperti pelayanan parkir, pengujian kendaraan bermotor dan lain-lain.

“Retribusi parkir di tepi jalan umum dioptimalkan dengan merekrut dan membina pekerja parkir. Termasuk mengoptimalkan parkir meter yang kini banyak tidak berfungsi,” ujarnya.

Fraksi Gerindra melalui anggotanya Abdul Jabar mengatakan dalam RABD 2019 hal penting dalam pendapatan daerah yakni bagaimana pemerintah kota mampu menggali potensi-potensi pendapatan secara luas sehingga pendapatan dapa terkumpul sebanyak-banyaknya.

“Sementara prinsip arus belanja daerah terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien sehingga  setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplayer effect bagi pertumbungan dan pemnangunan sosial ekonomi Balikpapan yang berkeadilan,” tuturnya.

Sedangkan Fraksi Hanura meminta agar pemkot melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan retribusi. “Dua sector ini memiliki kontribusi besar dalam pendapatan asli daerah namun sampai saat ini belum dikelola secara maksimal sehingga target yang ditetapkant tidak tercapai sebagaimana  yang disampaikan dalam nota penjelasan walikota,”ujarnya.

Pihaknya meminta pemkot melakukan kordinasi dan lobi yang intensif kepada pemerintah pusat terkait dana perimbangan. “Kami menyakini dengan komunikasi dan mempresentasikan kondisi dan kebutuhan kota Balikpapan akan mengangkat pendapatan daerah kota Balikpapan dari sector dana perimbangan,” tandasnya.

Selanjutnya Fraksi Demokrat melalui Ali Munsyir Halim menyatakan kenaikan atau penurunan pendapatan daerah pihaknya mengusulkan agar dilakukan kajian khusus oleh eksekutif dengan komisi yang membidani di DPRD yang secara spesifik mengkaji potensi pajak dan retribusi daerah.

Begitupula dengan Fraksi PKS melalui Sandi Ardian menyayangkan terjadi penurunan dari PAD sector pajak dan retribusi.  Salah satunya di kawasan bandara karena adanya migrasi penerbangan ke kota Samarinda.

“Oleh karena itu pemkot harus segera beradaptasi mencari terobosan, berpikir keras, melakukan langkah berani intensifikasi dan ekstensifikasi terus mencermatai perkembangan kondisi, melakukan analisis pajak, melakukan membentuk tim ekonomi yang kuat, analisa dan kajian-kajian sehingga menghadapi kondisi ekonomi yang akan datang bisa mencapai target yang diinginkan,” tuturnya.

Pernyataan sama juga disampaikan Fraksi Nasdem – PPP melalui anggotanya Mauliddin bahwa pemkot harus melakukan optimalisasi pendapatan daerah melalui dinas terkait untuk turun ke lapangan, melakukan terobosan baru menggali potensi  pendapatan daerah.

“belanja daerah juga harus dimanag dengan baik agar neraca  kita sehat dalam mengatasi kebutuhan dan pengelolaannya,”ucapnya. Pihaknya meminta agar dilakukan lobi yang intens kepada pemprov dan pusat agar kucuran bantuan keuangan dapat digunakan mengatasi pembiayaan dan kebutuhan yang riil bagi pemkot.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

About andi aa

Check Also

Ciptakan Murid Kritis, Analitis dan Kreatif Guru Harus Mengajar dengan Metode Pembelajaran Aktif

BALIKPAPAN, INIBalikpapan.com — Guru sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan harus menggunakan metode …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.