Home / IniADV-DPRD Balikpapan / Fraksi Gerindra Kritik Keras Cara Penanganan Kemiskinan, Ajari Cara Berenang Bukan Beri Pelampung

Fraksi Gerindra Kritik Keras Cara Penanganan Kemiskinan, Ajari Cara Berenang Bukan Beri Pelampung

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com- Fraksi Gerindra Balikpapan mengkritik keras program pemerintah dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan baik tingkat nasional maupun daerah.

Dalam pandangan umum fraksinya mengenai Raperda Penanggulanan kemiskinan, anggota Fraksi Gerindra Aminuddin mengatakan kemiskinan merupakan hal kompleks karena menyangkut berbagai aspek seperti hak  pemenuhan pangan, kesehatan, pekerjaan dan lainya.

Menurutnya dalam hal penangulangan kemiskinan di Balikpapan memerlukan keterlibatan pemangku kebijakan, pemda, dunia usaha, sector swasta, masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama dalam penanggulangan kemiskinan.

Dia memberikan catatan yang kritis atas program dan kebijakan yang selama ini hanya memberikan umpan bukan kail kepada warganya.

“Penanganan kemiskinan perlu pendidikan mental karena selama ini masyaraka sudah menjadi manja Karena mengharapkan bantuan pemerintah berikan langsung seperti BLT atau raskin,” ujarnya (25/6/2019).

“Ibaratnya mereka hanya diberikan pelampung bukan cara bereng akibatnya apa?ketika air meluap maka warga yang tidak punya keterampilan berenang dipastikan tenggelam bersama luapan air. Akhirnya mental masyarakat jadi rusak karena BLT secara tidak langsung mengajarkan masyarakat menjadi pemasalas dan jadi mental pengemis. Mohon tanggapannya,” tandasnya.

Pihaknya juga menyoroti tentang

pentingnya basis data terpadu angka kemiskinan baik dinas sosial, dinas kesehatran,  BPS sehingga dapat melihat data pasti. “Selama ini masih belum jelas karena masing-masing menggunakan data sendiri-sendiri,” ujarnya.

Penggunaan Indicator data kemiskinan  yangberjumlah 14 item sering kali data yang ada tidak valid dan tidak terupdate.

“Sedangkan masyarakat yang rentan miskin sudah menjadi miskin. Ditambah lagi sensus dilakukan tidak obyektif sehingga perlu standar  kemiskinan bisa diupdate persemester,” ulasnya.

Namun demikian Aminuddin dalam pandangaan umumnya menilai langkah pembentukan perda ini sebagai langkah nyata untuk memberikan payung hokum dan langkah-langkah pengentasan kemiskinan bersama seluruh pemangku kemiskinan.

Comments

comments

About andi aa

Check Also

PHM dan Elnusa Bentuk Konsorsium Penyedia Jasa Comenting di Delta Mahakam

BALIKPAPAN, Inibalikpapan  – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersinergi dengan PT Elnusa membentuk konsorsium dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.