BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, Kamis pagi (11/7), wali kota Rizal memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang dilontarkan fraksi-fraksi.
Rizal menjawab pertanyaan Fraksi Golkar dan PBB tentang tidak optimalkan PAD Balikpapan dari sektor retribusi daerah.
Menurutnya untuk retribusi terutama pada persampahan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran kurang optimal, karena terkendala dari adanya Perda Nomor 4 tahun 2017 yang didalamnya ada membahas kenaikan retribusi, sehingga hal tersebut dikeluhkan oleh pemilik alat pemadam api dan warung makan yang ada di Balikpapan.
“Soal rendahnya pendapatan dari pajak hal itu pengaruh dari beroperasinya Bandara AP Pranoto di Samarinda menyebabkan angkutan dan mobilisasi yang masuk ke bandara Sepinggan semakin berkurang .Untuk mengoptimalkan PAD dari parkir saat ini instansi terkait akan mengoptimalkan pengadaan mesin parkir, sumber daya manusia untuk juru parkir lebih ditingkatkan dan melakukan pemetaan kaawasan mana saja yang memiliki potensi dijadikan lokasi parkir yang bisa ditarik retribusi parkirnya,” terang Rizal dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle (11/7/2019).
Sedangkan atas pertanyaa Fraksi PDI Perjuangan mengenai ketersedian air bersih yang masih belum mencukupi, menurut Rizal sejatinya di Balikpapan ini untuk melayani air bersih semua warga Balikpapan dibutuhkan pasokan air 2000 liter perdetik, sementara PDAM melalui Waduk Manggar baru bisa memaksimalkan pasokan sebesar 1400 liter perdetik.
Lanjutnya untuk kekurangan pasokan air bersih Pemkot Balikpapan melalui PDAM akan mengoptimalkan sumur-sumur dalam sambil menunggu pengoperasian waduk teritip yang dapat menambah pasokan air sebesar 600 liter perdetik.
“Kami juga mengupayakan agar program desalinasi air laut, serta mengurangi kebocoaran air bersih,” ucapnya.
Sedangkan soal banjir seperti ditanyakan fraksi Gerindra dan fraksi Demokrat, Rizal mengatakan saat ini pemkot fokus untuk pembebasan lahan sungai Ampal yang selama ini menjadi kendala dalam mengatasi banjir di kawasan Beller.
Katanya jika kedepan permasalahan lahan terus menjadi penghambat, pemkot Balikpapan akan mengambil cara lain dengan membuat dan mengoptimalkan gorong-gorong dan saluran drainase yang ada saat ini.
Sedangkan pertanyaan Fraksi Hanura yang salah satunya mempertanyakan pembangunan Rumah Sakit di wilayah Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur, menurutnya untuk pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur terlebih dahulu harus melalui studi kelayakan, sedangkan untuk di Balikpapan Barat lebih mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu.
“Di Balikpapan Barat sudah ada rumah sakit sayang ibu, ke depan rumah sakit bersalin ini bisa dikembangkan menjadi rumah sakit umum daerah dengan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak,” tandasnya.
Untuk pertanyaan Fraksi PKS yang mengenai pengoptimalan penarikan dan pengawasan pajak daerah, Rizal menjelaskan bahwa Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (BPPDRD) sudah membentuk Satgas yang bekerja untuk mengawasai penarikan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
Lanjutnya satgas ini dibentuk juga mengawasi apakah wajib pajak ini membayar pajak yang sesuai dengan kewajiban dan memberi teguran kepada wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak.
Sementara fraksi Nasdem-PPP pertanyaan yang dilontarkan meminta OPD yang membantu dalam menyumbang PAD untuk lebih optimal, Rizal menjelaskan bahwa hal itu sudah dilakukan salah satunya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan mendata sejumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah kota.
“Inovasi juga sudah kami dilakukan termasuk mendata aset milik pemkot baik lahan dan bangunan yang dikelola ataupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga,” katanya Rizal dalam rapat yang berlangsung lebih kurang 35 menit ini.
Paripurna DPRD Balikpapan dihadiri 25 anggota DPRD, turut juga dihadiri Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud serta para kepala OPD, Camat, Lurah dan instansi lainnya. Rencanannya pada Senin (15/7) Paripurna akan mengagendkan pandangan akhir fraksi-fraski DPRD sekaligus penetapan perda Laporan Pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2018 dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Balikpapan.