36 Ribu Guru PAUD Hingga SMP di Kaltim Akan Terima Insentif Rp500 Ribu per Bulan Mulai Juli 2025

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menerima audiensi perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh / Pemprov Kaltim

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Setelah mahasiswa, kini giliran para guru PAUD, TK, SD, hingga SMP di Kaltm yang akan merasakan manfaat nyata dari Program Gratispol.

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui program ini akan menyalurkan insentif senilai Rp500 ribu per bulan kepada puluhan ribu guru dan pendidik non-PNS di seluruh kabupaten/kota.

“Program Gratispol juga menyentuh guru-guru PAUD, TK, SD, dan SMP, termasuk yang mengajar di pondok pesantren, TPA/TPQ, RA, MI, dan MTs. Kita bantu dengan insentif agar semangat mereka semakin tinggi,” ujar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum).

Gubernur Harum menegaskan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus dimulai dari pendidikan usia dini. Karena itu, kesejahteraan guru PAUD hingga SMP, termasuk para pendidik di lembaga pendidikan keagamaan, perlu menjadi prioritas.

“Kalau mau hasilnya bagus 20-30 tahun ke depan, kita bangun pondasi sejak awal. Dan itu tidak bisa lepas dari guru,” tegas Gubernur Harum.

36.222 Guru Terima Bantuan, Penyaluran Dimulai Juli 2025

Menurut Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Hj Dasmiah, insentif akan diberikan kepada total 36.222 guru di seluruh Kaltim. Bantuan diberikan untuk periode Juli–Desember 2025, dan akan dicairkan setelah tahun ajaran baru dimulai.

Penyerahan insentif secara simbolis akan dilakukan langsung oleh Gubernur Harum pada 25 Juni 2025 di Convention Hall Samarinda, sekaligus dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama bidang pendidikan antara Pemprov Kaltim dengan para bupati dan wali kota se-Kaltim.

Selain itu, pada kunjungan kerja Gubernur ke Pekan Daerah KTNA di Kutai Barat (21 Juni 2025), penyaluran bantuan serupa akan dilakukan untuk guru-guru di kabupaten tersebut.

Insentif ini tidak hanya menyasar guru formal di sekolah negeri maupun swasta, tetapi juga mencakup para pendidik di lembaga keagamaan seperti TPA/TPQ, RA, MI, dan MTs. Hal ini mencerminkan komitmen inklusif Pemprov Kaltim dalam membangun pendidikan yang merata dan berkeadilan.