APBD Perubahan Kaltim 2026 Disepakati Rp14,33 Triliun

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengarahkan APBD Perubahan 2026 sebesar Rp14,33 triliun untuk memperkuat pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan agar perubahan anggaran tidak hanya menjadi penyesuaian administrasi keuangan daerah, tetapi benar-benar memperkuat program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Rudy setelah menghadiri Rapat Paripurna Ke-29 DPRD Kaltim dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Samarinda, Selasa (29/9/2026).

“Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026, ada kerja sama yang baik antara Pemprov Kaltim dengan dewan. Sehingga, kita bisa bersama-sama membangun wilayah Kaltim dengan baik,” kata Rudy, dikutip inibalikpapan dari Instagram Pemprov.

Menurut Rudy, salah satu perhatian utama dalam pembangunan Kaltim adalah memastikan hasil pembangunan dirasakan secara merata di seluruh wilayah.

Infrastruktur menjadi salah satu sektor yang ditekankan, terutama peningkatan akses jalan yang dinilai penting untuk membuka konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat.

Namun, pembangunan fisik bukan satu-satunya prioritas.

Pemprov Kaltim juga menempatkan program rumah layak huni sebagai salah satu prioritas dalam APBD Perubahan 2026.

Rudy meminta program tersebut diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Program rumah layak huni termasuk prioritas utama dalam pembangunan daerah melalui alokasi anggaran perubahan tahun ini. Sehingga, kami harapkan yang mendapatkan dukungan adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH),” ujarnya.

Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Dasar

Selain rumah layak huni dan infrastruktur, Pemprov Kaltim juga mengarahkan pembangunan pada pemenuhan standar pelayanan minimum.

Dua sektor yang menjadi bagian penting adalah pendidikan dan kesehatan, termasuk penyediaan serta peningkatan layanan sekolah dan rumah sakit.

Arah tersebut menunjukkan bahwa perubahan APBD 2026 tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Rudy berharap pembahasan bersama DPRD Kaltim berjalan dengan baik sehingga berbagai program prioritas dapat dilaksanakan secara optimal.

“Mudah-mudahan program ini terlaksana dengan baik,” katanya.

Rancangan Perubahan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026 telah disepakati sebesar Rp14,33 triliun.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), 32 anggota DPRD Kaltim termasuk unsur pimpinan, Forkopimda Kaltim, serta tokoh masyarakat dan pemuda.

Dengan nilai APBD Perubahan tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan alokasi anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, terutama untuk infrastruktur, rumah layak huni, pendidikan, dan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim.

Editor : Abraham Johan