Bedah Rumah Kaltim Baru 379 dari 3.741 Unit, Daerah Terpencil Jadi Kendala

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Program bedah rumah di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 menghadapi tantangan besar. Dari target 3.741 unit rumah tidak layak huni yang mendapat alokasi pemerintah pusat, baru 379 unit atau 10,31 persen yang dinyatakan selesai.

Persoalan akses ke wilayah terpencil hingga distribusi material menjadi salah satu kendala utama percepatan program tersebut. Kondisi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Bedah Rumah Kaltim yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara daring, Senin (21/9/2026).

Rakor diikuti Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, para gubernur serta kepala balai dan satuan kerja PKP dari berbagai daerah di Indonesia.

Target Bedah Rumah Kaltim Naik 473 Persen

Alokasi program bedah rumah dari pemerintah pusat untuk Kaltim meningkat tajam dibandingkan 2025.

Pada 2025, Kementerian PKP mengalokasikan 653 unit. Jumlah itu melonjak menjadi 3.741 unit pada 2026, bertambah 3.088 unit atau sekitar 473 persen.

Pemprov Kaltim juga menambahkan intervensi melalui APBD. Sebanyak 500 unit dialokasikan melalui APBD murni 2026 dan tambahan 500 unit melalui APBD perubahan.

Dengan demikian, total dukungan Pemprov Kaltim mencapai 1.000 unit rumah pada 2026.

Gubernur Rudy Mas’ud mengatakan program tersebut perlu dikolaborasikan karena biaya bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20 juta per unit dinilai belum tentu mencukupi untuk pengerjaan rumah di wilayah terpencil.

“Kami perlu kolaborasikan Pak Menteri. Sebab alokasi Balai PKP sebesar Rp20 juta per unit tidak akan cukup untuk daerah-daerah terpencil,” kata Rudy, dikutip dari laman Pemprov.

Rp20 Juta Dinilai Tak Cukup di Wilayah Remote

Rudy menyebut kondisi geografis sejumlah wilayah Kaltim berbeda jauh dengan kawasan perkotaan.

Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau dan sejumlah wilayah pedalaman memiliki tantangan akses yang membuat biaya pembangunan maupun distribusi material lebih tinggi.

“Kalau seperti Samarinda, Bontang atau Balikpapan, kami rasa Rp20 juta masih cukup, tapi kalau sudah daerah-daerah remote area kita perlu kolaborasi,” ujarnya.

Menurut Rudy, program bedah rumah bukan hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Ia menyatakan Pemprov Kaltim mendukung program pemerintah pusat tersebut dengan menyandingkannya melalui program daerah.

Sungai Surut hingga Distribusi Material Terganggu

Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kaltim Mustofa Otfan mengungkapkan, dari target 3.741 unit bedah rumah, baru 379 unit yang selesai.

Artinya, masih terdapat 3.362 unit yang belum selesai dikerjakan.

Mustofa mengatakan akses menuju wilayah terpencil menjadi salah satu persoalan utama. Kondisi cuaca turut memengaruhi distribusi material karena sejumlah jalur transportasi sulit dilalui.

“Diantaranya banyak air sungai surut bahkan mengering,” kata Mustofa, didampingi Kepala Satker PKP Kaltim Rudi Yunanto.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di daerah yang mengandalkan jalur sungai sebagai akses distribusi material.

233 Penerima Terkendala Rekening

Selain persoalan geografis, pelaksanaan program juga menghadapi kendala administratif.

Sekitar 233 unit penerima bantuan disebut masih mengalami kesulitan dalam pembukaan rekening baru di Bankaltimtara.

Gubernur Rudy meminta persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak ikut menghambat penyaluran bantuan dan pelaksanaan bedah rumah.

“Segera Pak Menteri, secepatnya kami minta Bankaltimtara untuk jemput bola bagi warga penerima, terutama yang berada di kawasan remote area,” pungkasnya.

Editor : Abraham Johan