BGN Aktifkan 480 SPPG di 16 Provinsi Wilayah 3T, Termasuk Kalimantan hingga Sumatra

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang paling membutuhkan. Sebanyak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi diaktifkan secara serentak di 16 provinsi yang masuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Aktivasi tersebut menambah jangkauan layanan MBG di tengah jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi mencapai 27.022 unit di seluruh Indonesia.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, masih banyak dapur SPPG yang sebenarnya telah siap beroperasi. Persoalannya, dapur-dapur tersebut harus diarahkan ke wilayah yang memang memiliki kebutuhan MBG tinggi.

“Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ternyata masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan,” ujar Sudaryono saat peresmian SPPG wilayah 3T dan prevalensi stunting tinggi di 16 provinsi, dalam siaran persnya.

MBG Diperluas ke Daerah dengan Stunting Tinggi

Sudaryono menegaskan aktivasi 480 SPPG bukan menjadi tahap akhir perluasan MBG. BGN justru menyiapkan pembukaan SPPG baru secara bertahap dengan mempertimbangkan dua hal utama, yakni kebutuhan masyarakat dan kesiapan dapur.

Wilayah Kalimantan, Bali dan Sumatra menjadi bagian dari sasaran ekspansi berikutnya.

“Apakah akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatra, kami buka di tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi dan 3T,” kata Sudaryono.

Menurutnya, kebutuhan MBG tidak hanya berada di wilayah yang secara geografis terpencil. Daerah yang tidak masuk kategori pelosok sekalipun tetap menjadi sasaran apabila terdapat anak-anak yang membutuhkan program tersebut.

“Di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG,” ujarnya.

Banyak Sekolah Minta MBG Segera Hadir

Perluasan SPPG juga dilakukan sebagai respons atas banyaknya aspirasi yang diterima BGN.

Sudaryono menyebut masukan datang dari berbagai pihak, mulai dari mitra, pengelola SPPG, kader yang bertugas di dapur hingga sekolah-sekolah yang menginginkan program MBG segera hadir di wilayah mereka.

“Kami telah menerima banyak aduan, banyak masukan, banyak email, banyak surat dari macam-macam, termasuk masukan dari sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali yang memang masih ingin adanya MBG di daerahnya,” jelasnya.

Karena itu, aktivasi 480 SPPG dinilai menjadi langkah awal untuk mengoperasikan dapur yang telah memenuhi persyaratan kesiapan.

“Ini adalah awalan kita membuka, mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap,” tegas Sudaryono.

Moratorium SPPG Dinyatakan Berakhir

Aktivasi ratusan SPPG tersebut sekaligus menandai berlanjutnya proses pembukaan dapur yang sebelumnya sempat mengalami moratorium.

Sudaryono menyatakan pembukaan kembali SPPG menunjukkan bahwa kebijakan moratorium tersebut telah ditiadakan.

“Kalau kemarin ada katakanlah ada moratorium, maka dengan dibukanya ini maka moratorium itu kemudian artinya sudah ditiadakan moratoriumnya,” ujarnya.

Dengan pencabutan moratorium tersebut, BGN kini memiliki ruang untuk kembali memperluas jaringan SPPG secara bertahap.

Namun, arah ekspansinya ditegaskan tidak sekadar mengejar jumlah dapur. Prioritas diberikan kepada wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kawasan yang anak-anaknya membutuhkan akses MBG.

BGN Kejar Pemerataan MBG

Langkah ini menunjukkan perubahan fokus dalam ekspansi program, dari sekadar menambah jumlah dapur menuju pemerataan akses MBG berdasarkan kebutuhan.

Dengan 27.022 dapur yang sudah beroperasi dan 480 SPPG baru yang diaktifkan, BGN masih akan melanjutkan ekspansi ke sejumlah wilayah lain.

Kalimantan, Bali dan Sumatra menjadi sasaran berikutnya, dengan prioritas tetap diarahkan kepada daerah 3T dan wilayah yang memiliki persoalan stunting tinggi.

Editor : Abraham Johan