TINGKAT pandemi covid-19 belum bisa diatasi dan pasien terinfeksi, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) terus meningkat. Jumlah yang terus meningkat ini tentunya akan berdampak pada pembiayaan,yang menjadi tanggungjawab Pemerintah sesuai Undang-undang Nomor.24 tahun 2007.
Dalam kajian Universitas Indonesia (UI), estimasi biaya dengan dasar waktu 14 April 2020 adalah Rp. 1.4 triliun dan prediksi kasus 1 bulan ke depan jika doubling times = 5 hari maka biaya yang akan dibayar Pemerintah sebesar R. 89,4 triliun.
Jika menggunakan prediksi FKMUI dan SIMCOVID maka biaya puncak kasus covid-19 setidaknya mencapai Rp. 146 triliun atau bahkan dapat mencapai Rp 5.001 triliun (2 kali APBN 2020). Tentunya biaya ini sangat besar, belum lagi biaya recovery ekonomi.
Realisasi pendapatan APBN di triwulan I 2020 Rp 375.9 triliun atau 16.8% dari target APBN, yang terdiri dari pendapatan dari pajak Rp 279.9 triliun atau 15% dari target APBN, dan PNBP Rp 96 triliun atau 26.2%..
Potensi pendapatan pajak yg ditargetkan Rp 1.577,6 triliun dan penerimaan bea dan cukai Rp 223,1 triliun terancam tidak bisa terpenuhi. Harga minyak dunia yg terus turun mengancam pendpatan pajak migas, resesi ekonomi dengan industri yang down dan PHK besar maka pendapatan pajak penghasilan dan sebagainnya akan sulit dicapai.
Realisasi belanja dalam triliwulan I ini Rp 452.4 triliun atau 17.8% dari target APBN. Penghematan dari THR pejabat negara sekitar Rp 5 triliun dan relokasi anggaran tentunya tidak akan signifikan menghemat realisasi belanja.
Anggaran belanja K/L sebesar Rp 909.6 triliun atau realisasi belanja K/L di triwulan I sebesar Rp 143 Triliun. Belanja non K/L sebesar Rp. 773.9 triliun atau realisasi Rp 134.9 triliun dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa Rp. 856.9 triliun atau realisasi sebesar Rp. 174.5 triliun harus benar2 mampu digunakan untuk mengantisipasi pembiayaan kesehatan covid-19 yang akan melonjak.
Bila perlu recovery bond juga utk mengantisipasi pembiayaan kesehatan ini. Pemotongan gaji PNS, TNI, Polri khususnya para pejabat juga bisa menjadi salah satu alternatif membantu pembiayaan kesehatan akibat covid-19 ini
Oleh : Timboel Siregar Koordinator BPJS Watch
Comments
comments
