Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, dalam acara Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik yang diadakan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (31/03) / Kemenpanrb

Daerah Diminta Percepat Penggunaan Aplikasi LAPOR

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk mempercepat penggunaan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) untuk system pengaduan masyarakat. Targetnya 2024 semua daerah telah memiliki layanan pengaduan yang memadai.

Aplikasi yang termasuk dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) tersebut bisa memiliki tingkat kematangan tinggi untuk memberi respons dan solusi bagi pengaduan masyarakat.

“Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan yang mampu memberikan respons dan solusi cepat serta tepercaya,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa

Diah menjelaskan, sasaran strategis ini dicerminkan oleh dua kondisi, yaitu meningkatnya jumlah pengaduan dari masyarakat, dan peningkatan presentase penyelesaian pengaduan. Peningkatan jumlah pengaduan tidak selalu berkonotasi negatif.

Sebaliknya, dengan jumlah pengaduan yang meningkat, bisa dikatakan bahwa masyarakat meyakini aduan yang mereka berikan akan mendukung peningkatan kualitas layanan.

Berdasarkan data evaluasi, presentase penyelesaian pengaduan pelayanan publik di lingkup pemda baru mencapai 69,78 persen. Hasil tersebut masih cukup jauh dari target yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, yakni 90 persen.

Sepanjang 2020, laporan yang masuk sebanyak 106.415. Sekitar 46.612 laporan atau aduan ditujukan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kementerian PANRB dan Kemendagri berharap peranan pemda untuk lebih menggerakkan sosialisasi dan publikasi SP4N-LAPOR!.

“Agar masyarakat bisa mengetahui keberadaan SP4N-LAPOR! dan menyampaikan aduan mereka terkait pelayanan publik,” ungkap Diah.

Meski masih belum memenuhi target, keterhubungan instansi pemerintah dengan SP4N-LAPOR! cukup baik. Secara nasional, SP4N-LAPOR! terhubung dengan 657 instansi, dengan rincian 34 kementerian, 100 lembaga, dan 523 pemerintah daerah.

Dari 523 pemda di Indonesia, masih ada 100 pemda yang belum menyusun dan menyampaikan SK Pengelola SP4N-LAPOR! kepada Kementerian PANRB.

Baca juga ini :  Ini yang Harus Dipahami dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Ditengah Pandemi Covid-19

Diah berharap, SK Pengelola segera disusun, sebab SK tersebut adalah bentuk komitmen pimpinan daerah untuk mengelola pengaduan. “Dan merupakan bentuk kepastian adanya mekanisme pengelolaan pengaduan di instansi pemerintah,” jelas Diah.

Selain bisa diakses melalui aplikasi Android dan iOS, serta SMS dan situs, LAPOR! kini mengembangkan jangkauannya ke layanan pesan instan. Saat ini, LAPOR! bisa diakses melalui LINE, Telegram, dan Facebook Messenger.

“Selain kecepatan proses melapor, masyarakat juga mengharapkan respons berupa solusi atau informasi dari instansi pemerintah,” tegas Diah. (kemenpanrb)

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.