Daftar 21 OTT KPK Sepanjang 2026: Dari Pajak hingga Bupati Bolmut Sirajudin Lasena

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar 21 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026. Kasus yang ditangani beragam, mulai dari dugaan korupsi pemeriksaan pajak, fee proyek, pemerasan, suap pengadaan, jual beli jabatan, hingga perkara pertanahan.

Dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan, OTT ke-21 dilakukan terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena. Setelah menjalani pemeriksaan, Sirajudin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang di Jakarta, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Penyidik juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proyek-proyek di Kabupaten Bolmut.

Perkara tersebut diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bolmut, termasuk pembangunan infrastruktur jalan.

Berikut 21 OTT KPK sepanjang 2026 berdasarkan rangkaian kasus yang telah diumumkan:

1. Pemeriksaan Pajak Ditjen Pajak

OTT pertama KPK pada 2026 berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk periode 2021-2026.

2. Wali Kota Madiun

KPK kemudian melakukan OTT terkait dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta dugaan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi.

3. Bupati Pati

OTT berikutnya menjerat Bupati Pati Sudewo dalam perkara dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.

4. Restitusi Pajak KPP Banjarmasin

KPK melakukan OTT terkait dugaan korupsi dalam proses restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.

5. Importasi di Ditjen Bea Cukai

Dalam waktu yang sama dengan perkara restitusi pajak, KPK juga melakukan OTT terkait dugaan korupsi dalam proses importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. Pengurusan Sengketa Lahan PN Depok

OTT berikutnya menyasar Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan sengketa lahan.

7. Bupati Pekalongan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring OTT dalam dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2023-2026.

8. Bupati Rejang Lebong

KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobar dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji berupa ijon proyek di lingkungan pemerintah kabupaten.

9. Bupati dan Sekda Cilacap

OTT berikutnya berkaitan dengan dugaan pemerasan melalui pengumpulan tunjangan hari raya (THR) Lebaran. Kasus tersebut menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono.

10. Bupati Tulungagung

KPK kemudian melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di Kabupaten Tulungagung untuk periode 2025-2026.

11. Kasus Imigrasi Jakarta Barat

OTT KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat berkaitan dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka.

12. Bupati Muara Enim

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Muara Enim Edison dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim.

13. ASN BPK

OTT berikutnya menyasar sejumlah ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap untuk mengubah penilaian BPK terhadap Pemkab Muara Enim dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

14. Bupati Kuantan Singingi

Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Hardy terjaring OTT dalam perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan.

15. Bupati Langkat

KPK kemudian menangkap Bupati Langkat Syah Afandin. Ia diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman serta gratifikasi yang berkaitan dengan pengisian jabatan hingga pengadaan seragam sekolah dengan nilai Rp3,5 miliar.

16. Bupati Sukoharjo

Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring OTT dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

17. Bupati Lombok Barat

OTT KPK selanjutnya menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Perkara yang didalami mencakup dugaan konflik kepentingan, suap dan penerimaan lain atau gratifikasi.

18. Bupati Pemalang

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring OTT dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang pada periode 2025-2026. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan kasus di KPK pada 2026.

19. Kasus Unsoed

OTT KPK berikutnya menyasar lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Rektor Ahmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto dan tiga pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

20. Kasus HGB ATR/BPN

KPK kemudian melakukan OTT terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kasus ini menyeret sejumlah pihak dan masih didalami KPK, termasuk dugaan aliran uang serta keterlibatan pihak lain.

21. Bupati Bolmut Sirajudin Lasena

Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi yang berlangsung di Jakarta, Sulawesi Utara dan Gorontalo. KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah.

Setelah pemeriksaan, Sirajudin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan dalam proyek-proyek di lingkungan Pemkab Bolmut, termasuk proyek infrastruktur jalan.

21 OTT, Beragam Modus Dugaan Korupsi

Rangkaian 21 OTT tersebut memperlihatkan beragam perkara yang ditangani KPK sepanjang 2026, mulai dari sektor perpajakan, pengadaan barang dan jasa, infrastruktur, pelayanan publik, pemerintahan daerah, peradilan, pendidikan, hingga pertanahan.

Namun, status hukum setiap pihak dalam daftar tersebut berbeda-beda dan proses penyidikan maupun persidangan masih berjalan pada sejumlah perkara.

Untuk kasus Bolmut, KPK masih melanjutkan penyidikan guna mengungkap konstruksi perkara, aliran uang, serta pihak lain yang diduga terlibat.

Editor : Abraham Johan