BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan meminta agar pelayanan publik ke masyarakat harus tetap dijalankan, terutama di organisasi perangkat daerah mulai dari Kelurahan hingga Kecamatan yang ada di Balikpapan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Johny Ng mengatakan, pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi antara penyedia dan penerima layanan, agar hal tersebut mampu berjalan maksimal maka diperlukan standar pelayanan publik yang maksimal.
“Pelayanan publik juga wadah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, namun demikian lebih dari itu pelayanan publik juga dituntut agar menyajikan pelayanan yang aman dan nyaman,” ujar Johny Ng kepada awak media, Selasa (02/02/2021).
Ia menyebutkan, Balikpapan sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang berisikan pengaturan mulai dari penyelenggara pelayanan publik, standar pelayanan publik, hingga penyelesaian perselisihan pelayanan publik.
Menurut politikus partai Golkar menilai, kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk.
“Untuk terwujudnya hal itulah maka norma hukum yang telah disahkan menjadi rujukan yang jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” jelasnya.
Johny menambahkan, perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan.
“Termasuk di dalamnya pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik,” tutupnya.