IniBalikpapan.Com Untuk Indonesia
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com–Kantor DPRD Balikpapan tidak pernah sepi dari kunjungan kerja DPRD kota/kabupaten lain di Indonesia. Selasa pagi (16/7), dua kabupaten yakni Kabupaten Bumbu dan Balangan, Kalsel mengunjungi kantor DPRD Balikpapan. Mereka diterima secara terpisah oleh DPRD dan OPD kota.
Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu Hasanuddin mengatakan kunjungan ke Balikpapan untuk mengatahui mengenai kebijakan pembahasan KUA PPAS perubahan. “Kita hadir bersama anggota banggar untuk Tanya soal KUA PPAS perubahan,” ujarnya didampingi staf sekrtariat Tanah BUmbu Wahyudi dan Faturahman.
Menurutnya kota Balikpapan dinilai sebagai kota yang dapat dijadikan ukuran dalam pengelolaan anggaran bagus karena meraih beberapa WTP dan banyak penghargaan.
Di Tanah Bumbu masih ada persoalan alokasi anggaran penanganan banjir di pos tanggap darurat.
“Penekana pada anggaran, di anggaran perubahan masih banyak belum selesai ada memang dan ada yang emergensi. Dalam rangka itu kami kemari. Kemarin bulan enam itu banjir. Kita rencana mau menambah anggaran tanggap darurat waktu itu anggaran belum ada, apakah dapat akomodir di perubahan,” jelas Hasanuddin yang juga Ketua PKB Tanah Bumbu.
Akibat banjir ini, pihaknya akan melakukan perbaikan sarana infrastruktur seperti beberapa jalan putus, normalisasi drainase “usulan kita dana tanggap darurat naik ke 5 miliar. Kalau APBD kita 2019 ini sekitar Rp1,8 trilun,” tukasnya.
Hasanuddin bersama dua staf diterima Ketua DPRD Abdulloh di ruang kerja. Ketua DPRD didampingi anggota DPRD Aminuddin dan Eko Danang.
Terpisah rombongan Komisi I DPRD Balangan Kalsel, diterima Kasubag Risalah Persidangan Asgem dan Kepala Perpustakaan dan arsip Balikpapan Heri Misnoto.
“Kami belajar pengelolaan arsip pemerintah kota. Kalau di Balangan banyak permasalahan, arsip kurang jelas sehingga menimbulkan persoalan kayak klaim dari masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Balangan Rusdiansyah saat berkunjungan ke DPRD Balikpapan, (16/7).
Pihaknya berharap daerah Balangan akan memiliki payung hukum daerah mengenai kearsipan.
“Mudah-mudahan kedepan bisa segera buat perda inisiatif pengelolaan arsip,” harap Rusdiansyah usai pertemuan.
