Syarifuddin Odang

DPRD Tagih Komitmen Pemkot Terkait Penanganan Banjir, Banyak Perumahan Tak Miliki Bozem

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan menyoroti komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) dalam upaya penanganan banjir. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III Syarifuddin Odang.

“Kalau bicara banjir yang cukup besar kemarin, sebenarnya ini lagu lama, yang pertama dilakukan adalah kita harus menyadari semua dan komitmen terlebih dahulu,” ujarnya kepada awak media, Rabu (31/08/2022)

“Dan kenapa saya sampaikan komitmen, karena saya melihat kita ini masing-masing masih terpecah-belah,”

Ia menyampaikan bahwa Balikpapan sebenarnya sudah memiliki grand design yang sudah dirancang untuk 5 hingga 10 tahun ke depan, sehingga apabila terjadi banjir seperti ini maka ada yang salah.

Dalam penanganan banjir ini sejumlahOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat, diantaranya perizinan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dsihub) ) dan lainnya.

“Masyarakat saat ini juga sudah bergeser karena tingkat kejenuhan melihat persoalan banjir yang tidak kunjung selesai,” ujarnya.

Sementara terkait dampak hunian perumahan, penataannya include dengan perizinan. Sehingga jelas uas lahan yang bisa dibangun, kemudian untuk fasilitas umumnya  juga sudah direncanakan .

“Kalau kita kalau kita berbicara apa bermanfaat kampung itu tidak bertambah banyak hanya disitu-situ saja sehingga ada sebabnya mengapa bisa berdampak banjir,” ucapnya.

Kata dia, justru kegiatan pengupasan lahan, yang  salah satu  penyebab banjit. Termasuk yang dilakukan oleh pengembang perumahan. Apalagi banyak  ditemukan pengembang perumahan yang belum membangun bozem untuk pengendalian banjir .

Kemudian ada lagi dari kegiatan-kegiatan usaha yang rata-rata drainase di depan ruko-nya itu tertutup, sekian puluh tahun dan  tidak pernah diangkat sedimennya maka wajar timbul masalah banjir. 

“Kebijakan ini bukan untuk menghalangi kegiatan investasi di masyarakat tapi lebih pada penegasan tatanan yang harus dipatuhi,” ujarnya

Baca juga ini :  Babinsa Kodim Barabai Buka Akses Jalan Bersama Masyarakat

“Misalnya adalah untuk kegiatan lahan yang dilaksanakan untuk perumahan yang hingga saat ini banyak ditemukan itu ketika rumah dibangun tapi belum ada drainase dan apalagi bosemnya,” ujarnya.

Sehingga seharusnya upaya penanganan banjir, Pemkot  tidak hanya terfokus pada upaya normalisasi DAS Ampal. Namun lebih fokus kepada bagaimana penegasan pada kegiatan usaha atau pengupasan lahan yang bisa berpotensi menimbulkan masalah banjir.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.