IniBalikpapan.Com Untuk Indonesia
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2018, sejumlah fraksi meminta Pemerintah Kota Balikpapan lebih meningkatkan pengawasan dan pencapaian PAD kota yang belum sesuai harapan dan target. seperti peningkatan sistem IT guna menghindarai kebocoran dan peningkatan SDM.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad John Ismail mendesak badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus lebih maksimal menggali potensi dan meningkatkan pengendalian serta pengawasan, khususnya dalam retribusi pelayanan parkir.
Dalam nopen walikota (8/7), retribusi daerah realisasinya hanya Rp55 miliar dari yang ditargetkan Rp70,88 miliar.
Retribusi yang belum tercapai pada APBD 2018 yakni retribusi sampah, parkir tepi jalan, pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi IMB.
Menurut Jhon pos penerimaan lain-lain dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus ditingkatkan, diantaranya retribusi parkir tepi jalan umum yang bisa dimaksimalkan dengan cara merekrut dan membina petugas parkir. Begitu pula dengan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Untuk IMB, bisa dilakukan program pemutihan bebas denda sehingga dapat pula meningkatkan PAD,” tandasnya dalam paripurna penyampaian pandangan umum farksi-fraksi atas nopen pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2018, Selasa siang (9/7/2019).
Fraksi PKS melalui Shandy Ardian menyatakan Pemkot Balikpapan belum menyerap maksimal APBD 2018 karena capaian PAD yang ditarget Rp678,5 miliar hanya terealisasi Rp646 miliar.
“Sehingga terjadi kekurangan PAD sebesar Rp31 miliar. Hal itu bersumber dari penurunan pendapatan pajak dan retribusi daerah,” ujar Shandy dalam paripurna.
Fraksi PKS menilai masih banyak potensi PAD yang belum maksimal digali dan dikelola pemkot seperti kurangnya SDM, lemahnya pengawasan dan kurangnya peningkatan sistem teknologi informasi.
“Bila membandingkan realisasi PAD pada 2017 sebesar Rp612 miliar, memang patut disyukuri karena terjadi peningkatan PAD,” tandasnya.
Hanya saja peningkatan PAD tersebut, apakah karena ada penaikan tarif atau faktor lain seperti inovasi, intensifikasi, ekstensifikasi maupun bertambahnya wajib pajak. “Kami minta pemkot meningkatkan kombinasi antara sistem IT dengan SDM karena banyaknya wajib pajak membutuhkan SDM yang cukup dan mumpuni,” ucapnya sambil menanyakan hal itu.
