Gubernur Kaltim Desak PHSS Aspal 30 Km Jalan Anggana-Muara Badak

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud meminta Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) ikut menyelesaikan persoalan jalan sepanjang 30 kilometer yang menghubungkan Anggana dan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rudy menegaskan jalur tersebut harus segera dibuat mulus, baik melalui pengaspalan maupun pengecoran, mengingat perannya sebagai jalur strategis bagi distribusi logistik, penumpang hingga energi.

Desakan itu disampaikan Rudy saat menerima kunjungan kehormatan dan koordinasi kegiatan usaha hulu migas dari SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kaltim di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Rabu (23/9/2026).

“Tolong PHSS bantu selesaikan yang 30 km Anggana-Muara Badak, nanti sisanya kami yang selesaikan,” tegas Rudy, dikutip dari laman Pemprov.

Jalan Rusak, Pemprov Siapkan Opsi Ambil Alih

Rudy mengatakan keberadaan perusahaan migas di kawasan tersebut semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar area konsesi.

Menurutnya, aktivitas eksploitasi migas yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya dari sisi infrastruktur jalan.

“Untuk PHSS jalan yang 30 km, mari kita cari solusinya. Kalau PHSS tidak sanggup atau belum ada anggarannya, biar kami yang rapikan,” ujarnya.

Namun, Rudy memberikan catatan apabila perbaikan jalan tersebut nantinya ditangani pemerintah. Pemprov Kaltim akan membatasi kendaraan yang melintas maksimal enam roda.

“Tapi ada tapinya. Kita batasi, maksimal 6 roda. Lebih dari itu kami palang,” tegasnya.

Debu Saat Kemarau, Licin Ketika Hujan

Rudy menilai kondisi jalan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Saat musim kemarau, jalan berdebu sehingga mengganggu jarak pandang. Sedangkan ketika hujan, kondisi jalan menjadi licin dan lebih sulit dilalui.

Padahal, jalur Anggana–Muara Badak memiliki posisi penting karena digunakan untuk pergerakan masyarakat sekaligus distribusi berbagai kebutuhan.

Karena itu, Rudy meminta perusahaan dan pemerintah mencari solusi konkret agar persoalan jalan tersebut tidak terus berlarut.

KPK: KKKS Harus Beri Dampak ke Masyarakat

Desakan Gubernur Kaltim tersebut mendapat dukungan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Andy Purwana.

Andy menegaskan perusahaan KKKS yang menjalankan kegiatan usaha di Kaltim harus memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, terutama warga yang berada di sekitar wilayah konsesi.

“Bapak ibu (KKKS) punya usaha di sini. Tapi masyarakat tidak menikmati. Jalannya rusak seperti kata Pak Gubernur. Saya harap, keluar dari sini sudah kebayang, jalan nanti harus seperti apa,” kata Andy.

Kunjungan kehormatan tersebut dipimpin Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi Haryanto Safri.

Pertemuan diikuti pimpinan sejumlah KKKS, di antaranya Pertamina Hulu Mahakam (PHM), PHSS, Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Searah Muara Bakau, Badak NGL, Pasir Petroleum Resources Limited, PT Benuo Taka Wailawi, PT Indo Sino Oil and Gas, serta Saka Indonesia Sesulu.

Dari Pemprov Kaltim, Rudy didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Direktur Utama PT MMP, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.

Editor : Abraham Johan