Hingga Akhir September 2026 Realisasi Pendapatan Daerah Mendekati 70 persen, Tapi Pengerjaan Fisik di Kaltim Baru 57 Persen

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih harus mengejar realisasi pembangunan hingga penghujung 2026. Memasuki akhir September, realisasi pendapatan daerah memang sudah mendekati 70 persen, tetapi realisasi fisik baru berada di kisaran 57 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum). Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

“Anggaran pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang terpenting,” kata Rudy Mas’ud usai memimpin Morning Briefing di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Senin (28/9/2026), dikutip dari laman Pemprov.

Rudy menyebut realisasi pendapatan Pemprov Kaltim hingga akhir September mendekati 70 persen. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah target pemerintah provinsi yang dipatok sebesar 75 persen.

Di sisi lain, realisasi fisik yang baru sekitar 57 persen menunjukkan masih ada pekerjaan pembangunan yang harus dikejar dalam sisa waktu 2026.

Pendapatan Daerah Juga Harus Digenjot

Rudy meminta jajarannya tidak hanya berfokus pada percepatan belanja, tetapi juga mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sejumlah sumber pendapatan yang menjadi perhatian antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta sumber pendapatan daerah lainnya.

Ia mendorong OPD terkait lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan tersebut.

“Realisasi fisik kita masih sekitar 57 persen. Ini yang akan terus kita kejar agar capaian realisasi bisa terus meningkat sesuai target dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

APBD Perubahan Masih Berproses

Menurut Rudy, belum optimalnya realisasi di sejumlah OPD tidak terlepas dari sejumlah proses administratif yang masih berjalan.

Salah satunya adalah mekanisme APBD Perubahan yang masih berlangsung. Selain itu, sejumlah pekerjaan juga masih berada dalam proses lelang dan penyelesaian administrasi.

Meski demikian, Rudy meminta kondisi tersebut tidak menjadi alasan pekerjaan tertunda hingga tahun berikutnya.

Ia menargetkan seluruh pekerjaan yang telah direncanakan pada 2026 dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

“Jangan sampai ada pekerjaan yang menyeberang ke tahun berikutnya,” tegas Rudy.

Serapan APBD Kaltim Dikaitkan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Rudy juga menilai percepatan realisasi anggaran memiliki kaitan dengan aktivitas ekonomi daerah.

Belanja pemerintah yang terealisasi melalui berbagai program pembangunan diharapkan ikut menggerakkan aktivitas usaha dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

Karena itu, ia meminta jajarannya memastikan setiap rupiah APBD tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi diwujudkan menjadi program dan pekerjaan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Morning Briefing tersebut dihadiri Sekda Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, perwakilan Tim Ahli Gubernur Kaltim, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

Sebagai informasi, Rancangan Perubahan APBD Kaltim 2026 telah disepakati Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim dengan nilai mencapai Rp14,33 triliun.

Dengan waktu efektif pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, Pemprov Kaltim kini menghadapi pekerjaan ganda: mengejar realisasi fisik yang baru 57 persen sekaligus memastikan pendapatan daerah terus mendekati target 75 persen.

Editor : Abraham Johan