Hotspot Nasional Anjlok 74,6 Persen, Karhutla Kalteng Masih Jadi Sorotan: 30 Hektare Terbakar Belum Padam

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Hotspot high confidence di Indonesia turun tajam, tetapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum berakhir. Kalimantan Tengah masih menjadi titik perhatian utama setelah mencatat 228 hotspot dan sekitar 30 hektare lahan terbakar masih dalam penanganan.

Data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mencatat 688 hotspot high confidence secara nasional hingga Senin (21/9/2026) pukul 21.10 WIB.

Jumlah tersebut turun 844 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 1.532 hotspot.

Di enam provinsi prioritas, jumlah hotspot bahkan turun dari 1.417 menjadi 360 titik atau berkurang sekitar 74,6 persen dalam sehari.

Namun, penurunan tersebut belum serta-merta berarti karhutla telah berakhir.

Kalimantan Tengah masih menjadi provinsi dengan hotspot terbanyak di antara enam wilayah prioritas dengan 228 titik, meski turun drastis dari 968 titik sehari sebelumnya.

Sementara Kalimantan Selatan justru menjadi satu-satunya provinsi dalam kelompok tersebut yang mengalami kenaikan, dari 39 menjadi 71 hotspot.

Hotspot Turun, Api di Lahan Gambut Masih Mengintai

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut sekitar 180 hektare areal sebelumnya terbakar di Kalimantan Tengah. Satgas darat telah menangani sekitar 150 hektare, sementara sekitar 30 hektare masih dalam proses pemadaman.

Penanganan menjadi lebih sulit karena kebakaran terjadi di lahan gambut. Api dapat kembali muncul meski permukaan lahan telah dipadamkan karena bara masih dapat bertahan di bawah permukaan.

Kondisi ini membuat penurunan hotspot tidak bisa langsung dimaknai sebagai berakhirnya kebakaran.

Kementerian Kehutanan menegaskan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Data tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar.

Setiap indikasi hotspot tetap membutuhkan verifikasi melalui groundcheck dan pemeriksaan kondisi aktual di lapangan.

Menhut dan Kepala BNPB Turun ke Kalteng

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto turun langsung memantau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah pada Senin (21/9).

Rombongan semula dijadwalkan mendarat di Palangka Raya. Namun, kabut asap membuat penerbangan dialihkan ke Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan.

Dari Kalimantan Selatan, keduanya melanjutkan perjalanan darat menuju Pulang Pisau dan melakukan evaluasi di Camp Peat Tumbang Nusa.

Rapat evaluasi melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait. Pembahasan mencakup percepatan pemadaman sekaligus penguatan penegakan hukum terhadap pihak yang memiliki kewajiban pengendalian karhutla.

Menhut mengatakan seluruh sumber daya akan dimaksimalkan untuk mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat.

Pemerintah juga terus mengerahkan operasi udara, termasuk pemanfaatan potensi awan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, dan water bombing.

Sebanyak 64 unit armada udara dikerahkan untuk mendukung pengendalian karhutla di Sumatera dan Kalimantan.

Kabut Asap Ganggu Penerbangan

Kabut asap masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Tengah.

Pada Senin (21/9), jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut sempat turun hingga sekitar 400 meter pada pagi hari. Kondisi tersebut berdampak pada operasional penerbangan, termasuk penundaan hingga pembatalan sejumlah penerbangan.

Kondisi jarak pandang juga memengaruhi strategi operasi udara. Pemerintah menyesuaikan basis OMC dengan memanfaatkan Bandara Syamsudin Noor dan Pangkalan Bun berdasarkan kondisi cuaca, jarak pandang, serta potensi awan yang dipantau BMKG.

Di darat, Manggala Agni bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan relawan terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan.

Lima Izin Perusahaan Dicabut

Selain operasi pemadaman, pemerintah memperketat penegakan hukum terhadap pemegang konsesi.

Pada Senin (21/9), Menhut Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin usaha terhadap lima perusahaan pemegang PBPH yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Total luas konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare. Berdasarkan paparan Kementerian Kehutanan, sekitar 1.169 hektare area dalam lima konsesi tersebut tercatat terbakar.

Kementerian Kehutanan menyatakan pemegang PBPH memiliki kewajiban menjaga kawasan serta menjalankan kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran sesuai izin yang dimiliki.

“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujar Raja Juli.

Pencabutan izin tersebut, menurut Menhut, diharapkan menjadi peringatan bagi pemegang konsesi lain untuk memperkuat pencegahan dan tidak melakukan pembakaran maupun membiarkan karhutla terjadi di wilayah konsesinya.

Udara Masih Tidak Sehat

Di tengah penurunan hotspot, kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih perlu diwaspadai.

Pantauan PM2,5 menunjukkan kondisi udara di Indonesia bervariasi dari kategori baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah masih berada pada kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya.

Khusus Kalimantan Tengah, dampak kabut asap masih terasa pada aktivitas masyarakat dan transportasi.

Penurunan hotspot juga tidak otomatis membuat kualitas udara langsung membaik. Pada lahan gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan, sementara asap yang sudah terbentuk dapat bertahan dan bergerak mengikuti arah angin serta kondisi atmosfer.

Masyarakat Diminta Tetap Waspada

Kementerian Kehutanan meminta masyarakat di wilayah terdampak terus mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah.

Saat kualitas udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar.

Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis perlu mendapat perhatian lebih.

Masyarakat dan pelaku usaha juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Pemegang izin dan pengelola areal wajib memastikan sistem pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel, serta pengendalian kebakaran berjalan secara memadai.

Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar yang terdampak karhutla diminta segera melaporkannya kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

Editor : Abraham Johan