Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo, Komisi III DPR Minta Pengusutan Transparan

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono. Foto : Mentari/MRI.
Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono. Foto : Mentari/MRI.

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) yang menyeret tiga perwira Polri, diantaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

DPR menegaskan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Terlebih, kasus ini diduga melibatkan penyadapan terhadap sejumlah tokoh penting, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, politisi hingga pengusaha.

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mengatakan ketiga prinsip tersebut menjadi syarat penting agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan fakta serta alat bukti.

“Yang terpenting dalam penanganan perkara ini adalah bagaimana prosesnya berjalan secara objektif, transparan, dan tentunya profesional. Kita berharap kepolisian dapat menangani perkara ini dengan baik sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Bimantoro dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026), dikutip dari laman DPR.

Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan kepercayaan kepada kepolisian untuk mengungkap perkara tersebut sesuai kewenangannya.

“Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk bekerja dan mengungkap perkara ini. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Bimantoro berharap penyidikan dilakukan secara cermat sehingga menghasilkan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Ketua Komisi III DPR Minta Polri Bekerja Profesional

Sikap serupa sebelumnya disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum terhadap sejumlah perwira Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Habiburokhman, penanganan perkara tersebut harus dipercayakan kepada aparat penegak hukum tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi.

“Kami di Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026).

Pernyataan dua anggota Komisi III tersebut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap proses penegakan hukum, terutama karena perkara ini melibatkan personel di lingkungan institusi kepolisian sendiri.

Tiga Perwira Polri Jadi Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut diumumkan Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026) malam.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga anggota Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

“Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.

Ketiga tersangka juga telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Dalam konferensi pers tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan Kapolri memberikan perhatian serius terhadap perkembangan perkara tersebut.

“Kapolri memerhatikan dengan sangat serius atas peristiwa yang berkembang,” kata Johnny.

Ia menegaskan penanganan perkara tersebut sejalan dengan komitmen pembenahan internal kepolisian.

“Kita ingat bersama sejalan dengan program Kapolri yakni bersih ke dalam, kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tugas dan amanah,” sambungnya.

Yusril Jelaskan Pasal yang Menjerat Tersangka

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa para tersangka dijerat sejumlah ketentuan hukum.

Dikutip dari laman Kementerian Hukum dan HAM, pasal yang digunakan meliputi Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak serta tindakan melawan hukum terhadap informasi dan dokumen elektronik.

Yusril juga menjelaskan dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, politisi, dan pengusaha.

Dalam proses penyidikan, kepolisian telah mengumpulkan keterangan saksi serta mengamankan barang bukti berupa perangkat komunikasi dan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan penyadapan.

Yusril sekaligus meluruskan spekulasi yang mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan tindak pidana makar. Ia menegaskan bahwa pasal-pasal yang digunakan dalam penyidikan berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE.

Dengan ditetapkannya tiga perwira Polri sebagai tersangka, perhatian kini tertuju pada kelanjutan penyidikan Bareskrim. Transparansi pengungkapan perkara menjadi penting untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan aparat penegak hukum sendiri.

Editor : Abraham Johan

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses