Komdigi Perketat Pengawasan Disinformasi, Platform Bisa Diperintahkan Hapus Konten dalam 4 Jam

Keamanan Akun Instagram
Keamanan Akun Instagram / Ist

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperjelas mekanisme pengawasan dan penanganan konten disinformasi di ruang digital. Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (KM) Nomor 127 dan 128 Tahun 2026, pemerintah mengatur kriteria konten yang dapat ditindak serta tahapan pemutusan akses oleh platform digital.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah kewajiban platform atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menindaklanjuti surat perintah pemutusan akses paling lambat empat jam untuk konten mendesak.

Namun, Komdigi menegaskan tenggat empat jam tersebut tidak otomatis berlaku sejak konten ditemukan atau dilaporkan. Ketentuan itu baru berjalan setelah platform menerima surat perintah pemutusan akses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, mengatakan KM 127 dan KM 128 disusun untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas batas dan prosedur penanganan konten yang dinilai meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum.

“KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara,” kata Mediodecci dalam siaran pers Komdigi.

Kedua keputusan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola ruang digital dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

Kritik Tidak Otomatis Ditindak

Komdigi menegaskan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan masyarakat menyampaikan kritik, pendapat, maupun aspirasi. Penindakan diarahkan pada konten disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria dalam KM 128.

Kriteria tersebut antara lain mencakup ketidaksesuaian informasi dengan fakta, upaya memecah persatuan, potensi menimbulkan kerugian, memicu konflik sosial, hingga menimbulkan rasa takut di masyarakat.

“Kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak serta-merta menjadi objek penindakan, karena fokus penanganan pada konten bermuatan disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria pada KM 128,” tegas Mediodecci.

Komdigi juga menyatakan penanganan tersebut tidak menyasar produk jurnalistik yang diproduksi pers, termasuk laporan investigatif.

Apabila terjadi kesalahan moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan meminta pemulihan konten. Mekanisme ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan dugaan kesalahan moderasi yang dilakukan platform secara mandiri.

Bagaimana Mekanisme Pemutusan Akses Konten?

Komdigi menjelaskan, mekanisme penanganan konten dilakukan secara bertahap melalui sistem SAMAN. Prosesnya diawali dengan verifikasi atas temuan atau laporan masyarakat, termasuk pemeriksaan dasar hukum, tautan konten, dan bukti pendukung.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Komdigi mengirimkan notifikasi kepada PSE melalui mekanisme Pra-SAMAN. Platform kemudian diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau meminta klarifikasi.

Berdasarkan keterangan Komdigi, platform memiliki waktu 12 jam untuk menanggapi notifikasi konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak.

Apabila platform tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu tersebut, proses dapat dilanjutkan dengan pengiriman surat perintah pemutusan akses melalui SAMAN.

Setelah surat perintah diterima, platform wajib menindaklanjuti pemutusan akses paling lambat 1 x 4 jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten tidak mendesak.

“Kewajiban pemutusan akses paling lambat empat jam tidak dilakukan serta-merta, namun berlaku setelah Komdigi mengirimkan surat perintah pemutusan akses kepada PSE dalam sistem SAMAN,” jelas Mediodecci.

Menurut dia, tahapan tersebut memberikan kesempatan kepada platform untuk menyampaikan tanggapan atas dugaan pelanggaran dengan mempertimbangkan pedoman komunitas atau community guidelines masing-masing.

Penetapan tenggat waktu juga mempertimbangkan kebutuhan verifikasi dan analisis ulang, sekaligus mengantisipasi penyebaran konten yang berpotensi menimbulkan dampak lebih luas.

Melalui KM 127 dan KM 128, Komdigi menyatakan ingin memperkuat pengawasan kepatuhan platform sekaligus melindungi masyarakat dari konten yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Tantangannya adalah memastikan penerapan kriteria dan prosedur tersebut berlangsung transparan serta akuntabel, sehingga penanganan disinformasi tidak mengaburkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Editor : Abraham Johan

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses