Gedung KPK

KPK Ingatkan Pejabat, ASN, BUMN dan BUMND  Tidak Gunakan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Pribadi

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – KPK juga mengingatkan pejabata negara, mulai dari kementerian, lembaga, institusi, pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), BUMN hingga BUMD tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Hal itu  demi menjaga integritas dan potensi benturan kepentingan. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas  Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

“Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan sebab penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, dan memiliki risiko sanksi pidana,” jelasnya.

Imbauan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

“Hal itu sebagai upaya pencegahan agar para pegawai di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah maupun BUMN/BUMD terhindar dari risiko penyalahgunaan fasilitas tersebut, seiring dengan tradisi mudik lebaran dan libur panjang tahun 2022,” ujarnya.

Larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja, yang menegaskan fasilitas dinas seharusnya hanya dipakai untuk kepentingan dinas dan dibatasi hanya pada hari kerja.

Suara.com

Comments

comments

Baca juga ini :  Turnamen Pramusim Jadi Obat Rindu Pemain Borneo FC

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.