IniBalikpapan.Com Untuk Indonesia
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Sektor kesehatan disebut menjadi wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Dia mengatakan, KPK menemukan praktik penggelembungan atau mark up harga mulai dari 500 hingga 5.000 persen dari harga yang sebenarnya, kerja sama penyelenggara negara maupun swasta.
“Tidak jarang, pada praktiknya penyelenggara negara dan pihak swasta melakukan kongkalikong untuk melakukan mark up harga mulai 500 persen hingga 5.000 persen dari harga asli,” kata Alex dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com.
Karenanya dia meminta, swasta atau pengusaha penyedia alat kesehatan untuk jujur memberikan harga, tidak terlibat mark up yang dilakukan penyelenggara negara.
“Distributor itu menyediakan alat, tapi tidak ikut tender, jadi hanya memberikan dukungan. Tolong, karena bapak, ibu dari industri dan gabungan alat kesehatan, jangan hanya jadi pendukung saja, tapi juga ikut menjadi vendor,” kata Alex.
“Masukan saja ke e-katalog, jadi enggak perlu pakai lelang. Harganya setidaknya sama dengan harga pasar,”
KPK juga meminta pihak swasta untuk tidak ragu melaporkan, jika menemukan penyelenggara negara nakal, berniat memainkan harga demi keuntungan pribadi.
“Kalau diperas atau dipaksa memberikan sesuatu, tentu ada pasal lain. Sehingga kita senang sekali jika ada laporan seperti itu, bapak-ibu juga akan kami lindungi. Jangan sampai kesalahan penerima dilimpahkan pada pengusaha,” ujarnya
KPK menyebut kesehatan masuk ke salah satu sektor terbesar dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Pada 2023, Kementerian Kesehatan mendapat APBN Rp 85,5 triliun.
