Kunjungan ke Balikpapan Komisi XII DPR Soroti Batu Bara untuk Pembangkit Listrik

batubara salah satu penyumbang devisi negara dari Kaltim

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Komisi XII DPR RI menyoroti serius kesesuaian kualitas batu bara yang dipasok untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Persoalan ini disorot karena kualitas dan nilai kalor batu bara berpengaruh langsung terhadap kemampuan boiler bekerja sesuai kapasitasnya. Ketidaksesuaian spesifikasi bahan bakar disebut berisiko mengganggu kinerja pembangkit hingga berdampak pada keandalan pasokan listrik.

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menegaskan, setiap pembangkit memiliki spesifikasi batu bara yang harus dipenuhi, termasuk berdasarkan nilai kalor.

Menurutnya, pembangkit yang dirancang menggunakan batu bara dengan spesifikasi tertentu dapat mengalami gangguan apabila bahan bakar yang diterima memiliki nilai kalor lebih rendah.

“Kalau mesin ini dijaga, dirawat dengan kapasitas yang memenuhi kebutuhannya, seperti kata Pak Fasha tadi, kapasitasnya 4.200 low calorie. Tapi kalau yang dia makan 36, 34, tarikannya lambat, sehingga terjadi gangguan kerusakan. Blackout,” ujar Gunhar saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Balikpapan, dikutip dari laman DPR.

Gunhar Pertanyakan Kesesuaian Batu Bara dengan Pembayaran

Gunhar juga menyoroti aspek pengawasan antara kualitas batu bara yang menjadi dasar pembayaran dengan material yang benar-benar diterima pembangkit.

Ia mencontohkan adanya kemungkinan perbedaan antara nilai kalor yang tercantum dalam dokumen penagihan dengan batu bara yang dikirim ke pembangkit.

“Invoicing-nya masuk 42. Bayar PLN, bayar negara. Tapi batu yang dikirim itu bisa 38, bisa 36. Selisih berapa poin dari 42 ke 38, empat poin,” katanya.

Gunhar menekankan, persoalan tersebut perlu diawasi sejak batu bara diterima pembangkit.

Pasalnya, setelah masuk ke boiler dan dibakar, material tersebut berubah menjadi abu sehingga pemeriksaan terhadap kondisi awal batu bara menjadi jauh lebih sulit.

“Karena barang ini kalau masuk boiler, sudah dibakar yang hasilnya abu. Nggak ada audit forensik lagi,” ujarnya.

Karena itu, menurut Gunhar, mekanisme pemeriksaan kualitas dan kesesuaian spesifikasi batu bara menjadi bagian penting dalam memastikan bahan bakar yang digunakan PLTU benar-benar sesuai kebutuhan.

Soroti Blending Batu Bara

Anggota Komisi XII DPR RI Syarief Fasha turut menyoroti praktik pencampuran atau blending batu bara dengan nilai kalor berbeda.

Ia menyebut praktik tersebut ditemukan di sejumlah daerah dan perlu diawasi agar kualitas akhir batu bara yang digunakan pembangkit tetap sesuai spesifikasi.

“Di tempat kami pun di Jambi sudah ada blending-blending seperti ini. 32, 34, 36 diblending dengan 38,” kata Fasha.

Menurut Fasha, persoalan utama yang perlu dipastikan adalah kesesuaian antara kualitas batu bara yang menjadi dasar pembayaran dengan batu bara yang akhirnya masuk ke pembangkit.

“Jangan sampai negara, dalam hal ini PLN, yang sudah membayarkan senilai garis yang tinggi, tapi yang dimasukkan itu garis yang rendah, yaitu di-blending,” ujarnya.

Pengawasan PLN Diminta Diperketat

Gunhar kemudian meminta fungsi pengawasan terhadap rantai pasokan bahan bakar pembangkit diperkuat.

Ia menyinggung pembangkit yang berada di bawah pengelolaan Indonesia Power maupun Nusantara Power. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menyangkut kondisi mesin pembangkit, tetapi juga memastikan bahan bakar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan teknis.

“Yang perlu ditekankan adalah fungsi pengawasan. Karena ini di bawah naungan NP, di bawah naungan IP. Fungsi pengawasannya ini yang harusnya lebih dioptimalkan,” kata Gunhar.

Sorotan Komisi XII tersebut muncul di tengah pembahasan mengenai keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan. Dalam kunjungan yang sama, Komisi XII juga meminta PLN memberikan penjelasan terkait informasi pemadaman listrik bergilir di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Pengawasan kualitas batu bara menjadi salah satu aspek yang dinilai penting karena pasokan energi primer merupakan bagian dari rantai keandalan pembangkit. Dengan spesifikasi bahan bakar yang sesuai dan pengawasan penerimaan yang lebih ketat, kinerja boiler dan kontinuitas pembangkitan diharapkan dapat terjaga.