Layanan Imigrasi Jadi yang Paling Banyak Dipakai di MPP Nusantara, Mobilitas IKN Makin Tinggi

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Perkembangan aktivitas di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tercermin dari meningkatnya kebutuhan layanan keimigrasian. Di Mal Pelayanan Publik (MPP) Nusantara, layanan Imigrasi tercatat menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan sepanjang periode 31 Agustus hingga 25 September 2026.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan mencatat sebanyak 132 layanan keimigrasian dimanfaatkan masyarakat dalam periode tersebut. Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan layanan lain di MPP Nusantara, mengungguli BPJS Ketenagakerjaan dengan 107 layanan dan Perizinan OIKN sebanyak 55 layanan.

Layanan Imigrasi tersebut diberikan selama 13 hari layanan dengan frekuensi tiga kali dalam sepekan. Rata-rata waktu pelayanan tercatat hanya 8,4 menit, menunjukkan upaya mempercepat akses layanan di kawasan IKN.

Data tersebut menjadi indikator bahwa kebutuhan layanan keimigrasian mulai mendapat perhatian seiring berkembangnya mobilitas masyarakat, investasi, dan aktivitas warga negara asing di kawasan IKN. Dalam pertemuan dengan jajaran Otorita IKN, juga disampaikan terdapat 16 WNA pelaku usaha yang beraktivitas di IKN.

Kondisi itu membuat pelayanan sekaligus pengawasan keimigrasian menjadi bagian penting dari perkembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru dan kawasan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Adi Fachmianur, mengatakan keberadaan layanan Imigrasi di MPP Nusantara merupakan salah satu proyek unggulan yang sebelumnya telah melalui tahap uji coba selama kurang lebih dua pekan.

“Kehadiran layanan keimigrasian di MPP Nusantara merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat,” ujar Adi.

Menurutnya, Kantor Imigrasi Balikpapan terus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan kawasan IKN agar layanan keimigrasian dapat diberikan secara efektif dan mudah diakses.

Penguatan layanan ini juga berlangsung di tengah upaya OIKN membangun tata kelola pemerintahan berbasis smart governance, digitalisasi, efisiensi sumber daya, dan integrasi pelayanan.

Rombongan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan dan Kantor Imigrasi Balikpapan sebelumnya melakukan koordinasi serta pertukaran praktik pengelolaan layanan dengan jajaran OIKN. Kegiatan tersebut juga diikuti dengan peninjauan langsung ke MPP Nusantara untuk melihat pola integrasi pelayanan dan dukungan sarana-prasarana.

Dengan semakin berkembangnya aktivitas masyarakat, investasi, dan orang asing di IKN, layanan keimigrasian kini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menjadi salah satu bagian dari kesiapan pelayanan publik di kawasan pusat pemerintahan baru Indonesia.

Editor : Abraham Johan