Menhaj Irfan Yusuf Gandeng KPK-Kejaksaan Pastikan Tata Kelola Haji 2026 Transparan

JAKARTA, Inibalikpapan.cm – Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) memperketat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan baik.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati guna memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia.

Langkah konkret yang diambil adalah melibatkan langsung Aparat Penegak Hukum (APH) ke dalam internal Kementerian Haji untuk menutup celah praktik korupsi dan penyimpangan.

Sinergi dengan KPK dan Kejaksaan

Menhaj Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa integritas penyelenggaraan haji tahun ini diperkuat dengan pendampingan ketat dari lembaga antirasuah dan kejaksaan.

“Kami ditemani pihak dari luar, dari aparat penegak hukum yang masuk menjadi bagian dari kita. Dari KPK ada, dari Kejaksaan juga ada. Semuanya untuk memastikan proses haji berlangsung transparan dan akuntabel,” tegas Menhaj di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (8/1/2026).

Transportasi & Konsumsi 100% Siap

Di tengah persiapan yang intensif, Kementerian Haji melaporkan progres signifikan terkait fasilitas bagi jemaah selama berada di Tanah Suci:

• Transportasi & Konsumsi: Sudah rampung 100 persen.
• Akomodasi Madinah: Telah mencapai 93 persen.
• Akomodasi Makkah: Sedang dipacu dan ditargetkan tuntas dalam satu minggu ke depan.

Kementerian Haji mengawal langsung kontrak layanan ini untuk memastikan standar kualitas, keamanan, dan kenyamanan jemaah Indonesia yang berjumlah besar tetap terjaga.

Prioritas Kesehatan dan Istithaah Jemaah

Selain infrastruktur, Menhaj menekankan bahwa Istithaah Kesehatan menjadi syarat mutlak. Pemerintah telah menyiapkan sistem layanan kesehatan terintegrasi mulai dari asrama haji, embarkasi, hingga tenaga medis yang akan mendampingi jemaah di Arab Saudi.

“Layanan medis tidak boleh terlewatkan. Kita ingin jemaah berangkat sehat, di sana sehat, dan pulang ke tanah air tetap sehat dengan status haji mabrur,” imbuhnya. / Setneg