MK Tolak Gugatan Ijazah Gibran, Posisi sebagai Wapres Tak Berubah
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Putusan ini membuat posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI tidak berubah.
Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dibacakan MK di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.
Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama bersama 11 pemohon lainnya. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka juga meminta penetapan Gibran sebagai cawapres dibatalkan hingga pelantikannya sebagai wakil presiden dibatalkan.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Alasan utamanya bukan karena MK menyatakan seluruh persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran terbukti atau tidak terbukti, melainkan karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut.
Posisi Gibran sebagai Wapres Tetap
Dengan putusan tersebut, tidak ada pembatalan terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden. Putusan MK juga tidak mengabulkan permintaan para pemohon untuk membatalkan penetapan Gibran sebagai cawapres maupun pelantikannya sebagai wapres.
Perkara ini sebelumnya menjadi perhatian karena para pemohon mendalilkan adanya persoalan pada pemenuhan syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden.
Pasal 169 huruf r UU Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Persoalan Ijazah Sempat Dibahas di Persidangan
Meski akhirnya tidak menerima gugatan, MK sempat mendalami dokumen pendidikan Gibran dalam rangkaian persidangan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan keterangan kepada MK terkait proses penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam persidangan, kementerian menjelaskan bahwa surat keterangan penyetaraan bukan merupakan proses penerbitan ijazah atau tanda kelulusan.
Keterangan tersebut menjadi salah satu titik yang diperdalam hakim karena para pemohon mempersoalkan bagaimana syarat pendidikan Gibran dinyatakan terpenuhi ketika dokumen pendidikan dari luar negeri diproses untuk memperoleh surat penyetaraan.
Sebelumnya, pejabat Kemendikdasmen juga menerangkan bahwa dalam pengajuan penyetaraan tersebut tidak terdapat ijazah yang diserahkan. Penilaian dilakukan berdasarkan riwayat pendidikan dan dokumen akademik yang tersedia.
Persoalan inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam perdebatan selama persidangan.
MK Tak Memutus Pokok Persoalan Ijazah
Namun, hasil akhir perkara harus dibaca secara hati-hati. MK tidak menerima permohonan sehingga putusan tersebut bukan putusan yang menyatakan Gibran terbukti tidak memiliki ijazah atau menyatakan dokumen pendidikannya tidak sah.
Sebaliknya, perkara berhenti pada persoalan kedudukan hukum para pemohon. Karena legal standing tidak terpenuhi, MK tidak mengabulkan permintaan untuk mendiskualifikasi Gibran maupun membatalkan statusnya sebagai wakil presiden.
Dengan demikian, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran memang sempat diuji dan didalami dalam persidangan, tetapi tidak berujung pada perubahan status Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Putusan MK pada Selasa malam menjadi akhir dari gugatan Denny Indrayana dan para pemohon lainnya dalam perkara PHPU yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.
Editor : Abraham Johan
BACA JUGA
