Mulai 1 Januari 2025 Wajib Gunakan Katalog Elektronik Versi 6.0
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung digitalisasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.
“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kelompok-kelompok kerja yang berada di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Presiden menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan Katalog Elektronik Versi 6.0. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa peningkatan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
“Katalog ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengadaan sebesar 20–30 persen dan menurunkan biaya administrasi hingga 40–50 persen,” ungkap Presiden.
BACA JUGA :
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi ekonomi di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia masih berada di angka 6, yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga yang rata-rata memiliki ICOR di kisaran 4 atau 5. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi Indonesia masih memerlukan perbaikan.
“Dengan ICOR kita yang dinilai lebih tinggi sekitar 30 persen dibandingkan beberapa negara tetangga, kita harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan efisiensi. Peluncuran e-katalog ini adalah salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.
Presiden juga mengajak semua pihak untuk mendukung program ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menekankan pentingnya kombinasi manajemen yang baik, kepemimpinan yang kuat, dan pemanfaatan teknologi modern dalam pemerintahan. “Kita juga harus berani menegakkan hukum untuk memastikan keberhasilan program ini,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Peluncuran ini menjadi langkah strategis dalam reformasi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang serta jasa di pemerintahan.
sumber : Setpres
BACA JUGA
KREDIT
