Pastikan Program Kemensos Berjalan, Komisi VIII DPR RI Kunjungi Balikpapan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com —  Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Dr H TB Ace Hasan Syadzily bersama 11 Anggotanya melaksanakan kunjungan kerja reses masa sidang IV ke Kota Balikpapan, Selasa (19/04/2022). 

Kunjungan ini diawali dengan dialog bersama dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk membahas pengawasan terhadap penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan bencana. 

“Kunjungan ini merupakan reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Balikpapan untuk memastikan pelaksanaan program-program mitra kami yaitu Kemensos, Kemenag, KPPA, serta BNPB agar sesuai dengan program yang telah ditentukan,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily kepada awak media, Selasa (19/4/2022).

Ace Hasan menambahkan, kunjungan ini juga ingin memastikan terutama di Kemensos terkait banyak sekali programnya seperti PKH, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar diberikan kepada Kaltim, apakah sudah terdistribusikan dengan baik, termasuk apakah sudah tepat sasaran atau tidak, karena program tersebut sangat membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi. 

“Kami juga ingin memastikan ha-hal kesiapan pelaksanaan ibadag haji tahun ini, dimana Balikpapan salah satu embarkasi dan asrama haji sudah ada sini, sehingga untuk mendorong pelaksana haji disini betul-betul siap melaksanakan tahun ini,” akunya. 

“Setahu kita asrama haji sempat digunakan untuk isolasi mandiri bagi warga terpapar covid-19, kita harapkan pada saat sekarang sudah turun angka covid-19, segera dilakukan pembersihan,” tambahnya. 

Tak hanya itu pihaknya juga ingin memastikan program-program lain bisa terlaksana dengan baik terutama tentang program keagaman di Kaltim. 

“Sejauh ini belum ada laporan menujukkan bahwa program tersebut berjalan lancar, dari Janurai sampai April, kita harapkan program kita bisa terdistribusikan dengan baik,” harapnya. 

Baca juga ini :  Pemerintah akan Gelontorkan BSU Rp 1 Juta dan Usaha Mikro Rp 600 Ribu

Termasuk untuk pengawasan dilakukan oleh Dinsos daerah dan juga oleh masyarakat, jika misalnya ada penerima bantuan tidak sesuai dengan seharusnya,  maka segera laporkan kepada Kemensos untuk diperbaruhi datanya. 

“Begitu juga ada gagal salur akibat dari orangnya meningal dan  tidak tepat sasaran, sudah seharusnya dilaporkan kepada Kemensos dan mereka punya mekanisme di dalam melakukan verifikasi dan validasi datanya,” jelas Ace Hasan. 

“Bagaimana pun uang ini didapatkan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.