Pemkot Balikpapan Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan, Meski Ada Efisiensi Anggaran

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa program-program prioritas bagi masyarakat akan tetap berjalan meskipun pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025. 

Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran demi optimalisasi penggunaan dana negara dari APBN maupun APBD.

Menurut Rahmad, kebijakan efisiensi anggaran saat ini sedang dibahas lebih lanjut di tingkat Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menentukan langkah-langkah rasionalisasi yang tepat. Namun, ia memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu layanan dasar bagi masyarakat.

“Salah satu program prioritas yang akan terus berjalan adalah pendidikan dan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat. Kami akan memastikan bahwa layanan ini tetap dapat diakses oleh warga tanpa kendala,” ujar Rahmad Mas’ud, Minggu (16/2/2025).

Ia menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijaga. Oleh karena itu, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkot Balikpapan tidak akan mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting tersebut.

Rahmad juga menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci pembangunan daerah dan investasi bagi masa depan generasi penerus. Pemkot Balikpapan berkomitmen untuk tetap menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk infrastruktur sekolah dan kualitas tenaga pengajar.

Kegiatan Seremonial dan Pengadaan Perlengkapan

Di sisi lain, rasionalisasi anggaran akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat seremonial serta pengadaan perlengkapan yang tidak mendesak.

“Kami akan mengoptimalkan anggaran dengan memangkas kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Seperti acara seremonial dan pengadaan barang yang tidak bersifat mendesak,” tegasnya.

Dengan langkah efisiensi yang tepat, Pemkot berharap dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Rahmad juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder terkait, untuk mendukung kebijakan ini demi pembangunan kota yang lebih baik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan kota,” pungkasnya.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menambahkan dari legislatif tengah menyusun siasat berdiskusi dengan Pemkot Balikpapan untuk program skala prioritas.

“Dampaknya ini besar karena banyak yang harus di kalahkan,” ujar Alwi.***