BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Keberadaan pengamanan dalam pembangunan kilang minyak Pertamina di Balikpapan menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Koordinasi Kemenkopolhukam RI dalam rangka memonitoring tindak lanjut indentifikasi ancaman dan gangguan kamtibmas terhadap objek vital nasional di Kalimantan Timur, dilaksanakan di Jatra Hotel, Rabu (17/2/2021).
Kepala Deputi V Kemenkopolhukam, Armed Wijaya mengatakan, salah satu tugas dan fungsi Pulhukam yakni terkait
keamanan objek vital nasional yang ada di Indonesia, meski saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi.
“Kami sangat konsen dengan situasi yang dihadapi saat ini terkait pandemi, memang kita perlu memastikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung program pemerintah pusat dalam hal dua yakni pemulihan ekonomi nasional dan penanganan covid-19,” ujar Armed Wijaya saat diwawancarai media, Rabu (17/2/2021).
Dikatakan Armed, di Provinsi Kaltim terutama di Kota Balikpapan ada dua hal cukup berpengaruh sekali ditingkat nasional, apalagi soal Covid-19 Kaltim masuk 10 besar, dari segi ekonominya sangat diharapkan oleh pemerintah pusat karena perekonomian di Kaltim sangat diharapkan berkembang.
“Disini ada proyek-proyek stategis nasional seperti pembangunan kilang di Balikpapan, ada juga pembangunan Pupuk Kaltim di Bontang,” akunya.
Belum lagi dengan adanya pandemi Covid-19 pengaruhnya kepada khususnya pemutusan hubungan kerja (PHK), tempat perekonomian seperti mal perusahaan yang tutup, tentu berimbas pada proyek yang sedang berjalan saat ini di Kaltim.
“Misalnya masyarakat yang tidak punya kerja, inilah potensi ganguan yang kalau tidak diselesaikan akan berdampak buruk keberlangsungan program pemulihan ekonomi nasional kita,” jelasnya.
Selain itu ada kerawanan yang lebih kepada konflik antara perusahaan dengan masyarakat, dimana masyarakat inikan butuh kerjaan apalagi dari segi pembangunan ada kesulitan keuangan dan ini yang menimbulkan potensi konflik di masyarakat ada pihak-pihak ketiga memanfaatkan jika dibiarkan berlarut akab berbahaya.
“Apalagi di Kaltim kita tahu dari dulu sangat gampang diaduh domba antar suku, jangan sampai gangguan seperti ini terjadi, sehingga semua stakeholder harus bisa saling bersinergi,” pungkasnya.