Peremajaan Sawit Rakyat Kaltim Baru Diusulkan 2.120 Hektare, Jauh dari Target 18.000 Hektare
BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi pekerjaan besar. Hingga 2026, usulan peremajaan baru mencapai 2.120 hektare dari target 18.000 hektare.
Capaian tersebut setara sekitar 11,8 persen dari target. Artinya, masih ada sekitar 15.880 hektare yang perlu dikejar agar sasaran program PSR Kaltim dapat terpenuhi.
Kabupaten Paser menjadi wilayah utama pelaksanaan program ini. Pemerintah provinsi bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser kini memperkuat koordinasi, rekonsiliasi data fisik, serta pendampingan pekebun untuk mempercepat pengajuan dan realisasi peremajaan.
Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan pembinaan petugas pendamping pengusul, koordinasi dan rekonsiliasi data fisik, serta pembinaan petugas Penilai Kemajuan Fisik (PKF) pada 7–8 Oktober 2026 di Asrama Haji Balikpapan. Program PSR mendapat dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Realisasi PSR Capai 7.795 Hektare
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, drh. Arief Murdiyatno, mengatakan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, peremajaan kebun rakyat dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan pekebun.
“Program PSR bukan hanya mengganti tanaman sawit yang sudah tua, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kelembagaan pekebun, dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat di Kalimantan Timur,” ujar Arief, dikutip dari laman Pemprov.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, sejak 2017 hingga 2023 rekomendasi teknis PSR di Kaltim telah diterbitkan untuk areal seluas 8.133,34 hektare. Program tersebut melibatkan 36 kelembagaan dengan total 3.279 pekebun, seluruhnya berada di Kabupaten Paser.
Dari luasan tersebut, kegiatan penumbangan dan pencacahan batang atau tumbang chipping, serta penanaman, telah terealisasi pada 7.795,87 hektare.
Dukungan pendanaan BPDP untuk pelaksanaan program itu mencapai Rp225,84 miliar, dengan realisasi penyerapan sebesar Rp209,36 miliar.
Pada 2026, sebanyak 29 kelembagaan pekebun telah memasuki tahap produksi. Areal panen tercatat mencapai 7.159,63 hektare dengan produksi tandan buah segar (TBS) lebih dari 85 ribu ton.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebun yang telah diremajakan mulai memasuki fase produktif. Namun, perluasan program tetap dibutuhkan agar lebih banyak pekebun memperoleh manfaat peremajaan tanaman.
Paser Bidik 750 Hektare hingga Desember 2026
Untuk mempercepat realisasi, Dinas Perkebunan Kaltim bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser menandatangani berita acara kesepakatan hasil pertemuan untuk mengawal pelaksanaan PSR 2026 Tahap I.
Melalui kesepakatan tersebut, Kabupaten Paser menetapkan target PSR seluas 750 hektare yang akan dikawal bersama oleh tim PSR kabupaten dan provinsi hingga Desember 2026.
Selain itu, tim PSR Kabupaten Paser menargetkan penyelesaian usulan seluas 272,31 hektare pada Oktober 2026. Usulan tersebut melibatkan 127 pekebun dari tiga kelembagaan.
Rinciannya sebagai berikut:
- KPUD Tani Subur: 81,9015 hektare, melibatkan 50 pekebun.
- KPUD Rangan Jaya: 80,5959 hektare, melibatkan 33 pekebun.
- Koperasi Produsen Sawit Tunas Baru: 109,8126 hektare, melibatkan 44 pekebun.
Total usulan dari tiga kelembagaan tersebut mencapai 272,31 hektare setelah pembulatan.
Kemitraan Pekebun Masih Perlu Diperkuat
Tantangan PSR bukan hanya mengejar luasan peremajaan, tetapi juga memperkuat kelembagaan dan akses pekebun terhadap rantai pasok formal.
Data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2023 menunjukkan, dari sekitar 220 ribu hektare kebun sawit rakyat di Kaltim, baru sekitar 12 persen yang terhubung dengan kemitraan rantai pasok formal melalui koperasi maupun skema plasma.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat pendampingan dan kelembagaan pekebun agar program peremajaan tidak berhenti pada penanaman kembali, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan dalam jangka panjang.
Melalui validasi data, pendampingan, serta koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kelembagaan pekebun, percepatan PSR diharapkan semakin optimal.
Dengan target 18.000 hektare, tantangan berikutnya adalah memastikan usulan dapat
BACA JUGA
