Putusan MK soal Pendidikan Gibran, KPU Bisa Bertindak? Pakar Sebut Konsekuensi Hukum Berbeda

Gibran Rakabuming Raka. (Instagram/gibran_rakabuming)
Gibran Rakabuming Raka. (Instagram/gibran_rakabuming)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 memunculkan perdebatan baru. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bisa menindaklanjuti pertimbangan MK, sementara pakar hukum dan politik menyoroti perbedaan antara keputusan mendiskualifikasi seseorang dan konsekuensi hukum ketika syarat pencalonannya dinilai tidak terpenuhi.

Dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai KPU memiliki opsi untuk menerbitkan surat baru yang menyatakan syarat pendidikan Gibran tidak memenuhi ketentuan. Menurutnya, KPU merupakan lembaga yang memverifikasi persyaratan administrasi calon presiden dan wakil presiden.

Namun, pandangan tersebut merupakan pendapat Ray. Putusan MK tidak secara eksplisit memerintahkan KPU menerbitkan keputusan baru terkait status pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

MK Tidak Menemukan Bukti Pendidikan Setara SMA

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak menerima permohonan para pemohon. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai untuk mengajukan perkara tersebut.

MK juga menjelaskan bahwa perkara itu tidak lagi tepat diproses sebagai sengketa hasil Pilpres 2024 karena status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah ia dilantik dan diambil sumpah sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Dengan demikian, putusan MK memuat dua hal yang perlu dibedakan: temuan mengenai tidak ditemukannya bukti pendidikan yang dimaksud dalam persidangan dan keputusan Mahkamah yang tidak menerima permohonan karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Ray Rangkuti: KPU Bisa Terbitkan Surat Baru

Ray Rangkuti berpendapat, KPU dapat mempertimbangkan tindak lanjut administratif atas putusan tersebut. Ia juga menyebut DPR dapat mengambil langkah politik sesuai mekanisme konstitusi apabila terdapat persoalan terkait pemenuhan persyaratan seorang wakil presiden.

Menurut Ray, tindak lanjut dapat dilakukan melalui langkah KPU terlebih dahulu atau melalui langkah politik DPR tanpa menunggu surat baru dari penyelenggara pemilu.

Meski demikian, Ray sendiri memperkirakan KPU kemungkinan tidak menerbitkan surat baru. Salah satu alasannya, menurut dia, putusan MK tidak memuat perintah langsung kepada KPU untuk mengubah keputusan pencalonan Gibran.

Pandangan mengenai kemungkinan langkah KPU dan DPR tersebut merupakan pendapat Ray, bukan keputusan resmi kedua lembaga.

Pakar: Bukan Didiskualifikasi, tetapi Disebut Terdiskualifikasi

Dalam penjelasan terpisah, Ray juga membedakan istilah didiskualifikasi dan terdiskualifikasi untuk menjelaskan konsekuensi hukum yang menurutnya muncul dari putusan MK.

Ia menilai poin penting putusan bukan semata-mata permohonan yang tidak diterima, melainkan pernyataan Mahkamah bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan setara SMA yang dimaksud.

Dari sudut pandang Ray, apabila persyaratan pendidikan tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah seseorang tidak memenuhi persyaratan administratif pencalonan. Ia menyebut kondisi itu sebagai “terdiskualifikasi”, bukan keputusan langsung yang mendiskualifikasi seseorang.

Namun, pandangan tersebut tidak sama dengan amar putusan MK. Mahkamah secara tegas menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara yang diperiksa tersebut.

Karena itu, klaim bahwa Gibran otomatis terdiskualifikasi perlu dipahami sebagai interpretasi Ray terhadap konsekuensi hukum putusan, bukan sebagai status hukum baru yang telah ditetapkan dalam amar MK.

KPU Menyatakan Dokumen Pencalonan Sah Saat Diverifikasi

Di sisi lain, Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin menjelaskan bahwa pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran saat Pilpres 2024 dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta perubahannya.

KPU menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 sebagai dasar penilaian administratif.

Afifuddin juga menyatakan ketentuan yang menjadi dasar verifikasi tersebut masih sah dan berlaku. Posisi KPU ini menjadi bagian penting dalam polemik karena menunjukkan bahwa penilaian administratif saat pencalonan didasarkan pada dokumen resmi yang diterima ketika itu.

Konsekuensi Hukum Masih Menjadi Perdebatan

Perbedaan pandangan mengenai tindak lanjut putusan MK memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga batas kewenangan lembaga negara dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh setelah tahapan pemilu berakhir.

Di satu sisi, Ray menilai KPU dan DPR memiliki opsi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur masing-masing. Di sisi lain, putusan MK tidak memerintahkan KPU menerbitkan keputusan baru dan tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Karena itu, kemungkinan tindak lanjut oleh KPU maupun DPR perlu dibedakan dari keputusan hukum yang sudah berlaku. Penentuan langkah berikutnya harus merujuk pada kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata pada interpretasi atas pertimbangan putusan MK.

Editor : Abraham Johan

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses