Satgas BLBI Buru Debitur dan Obligator yang Belum Kembalikan Utang

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com,– Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) terus berupaya untuk mengejar para debitur dan obligator yang belum mengembalikan utangnya. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapka, telah menerbitkan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2021 T ermasuk memasukkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di jajaran Pengarah dan Kabareskrim Polri di jajaran Pelaksana. Mahfud menjelaskan, masuknya Kabareskrim Polri ke dalam Keppres baru sangat diperlukan. Sebab nantinya mereka akan bertugas apabila ada masalah yang berkaitan dengan hukum pidana. “Apa misalnya masalah pidananya? Tanah sudah diselesaikan kepada negara secara sah, tiba-tiba dijual dengan dokumen palsu dan sebagainya, itu nanti pidana. Negara akan turun tangan ada Bareskrim, ada Jamdatun dan Kejaksaan Agung,” kata Mahfud dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan. Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil akan bertugas apabila ada masalah terkait dengan tanah, baik soal sertifikat maupun administrasi lainnya. Satgas BLBI sendiri dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Meski pada dasanya adalah permasalahan perdata, permasalahan pidana kemungkinan juga diprediksi akan turut muncul. “Kita memang tekanannya perdata. Tapi saya sudah dibekali dengan dua Keppres, Satgas Hak Tagih negara atas BLBI itu dulu, dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan, kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan sehingga saya dimodali Kepres baru lain, yang baru terbit hari Rabu tanggal 6 Oktober,” ujarnya. Lebih lanjut, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dalam melakukan berbagai upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, Satgas BLBI akan melakukan tindakan tegas bagi obligor yang tidak serius dalam menunaikan kewajiban.
Baca juga ini :  Ini Kata Wali Kota Balikpapan Soal Tuntutan Pedagang Pasar Rapak
“Ini semuanya nanti kalau menyangkut hak tagih negara mungkin akan melakukan penyitaan. Kalau sudah dipanggil, terus memberi keterangan kemudian memastikan bahwa kita mempunyai catatan hutang. Kalau tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, kita lakukan penyitaan. Mungkin juga ada masalah pidananya,” tegasnya.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.