BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com —- KPK mencatat sekitar 2/3 aset pemda di kaltim belum tersertifikasi di BPN. Hal ini menjadi perhatian serius KPK karena jika dibandingkan daerah lain program sertfikasi asset pemda belum tampak.
“Sertifikasi asset pemerintah daerah Kaltim belum hasilnya belum nampak dibandingkan provinsi lainya. Kita ingin lihat dimana persoalan kok agak lambat progress sertifikasi. Data yang kami punya 2/3 aset pemda belum tersertifikasi,” ungkap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango usai rapat kordinasi percepatan pensertifikatan berupa tanah asset pemda se provinsi Kaltim di kantor BPN Balikpapan, Rabu siang (11/3/2020).
Menurut Kaltim sebagai lokasi IKN Baru seharusnya lebih cepat dan rapi dalam proses sertifikasi asset pemda . “Bisa dibayangkan daerah ini bukan digadang-gadang saja tapi sekejap akan jadi ibukota negara harusnya harus lebih siap,” tandasnya.
Kehadiran dalam rapat kordinasi dengan BPN dan pemda se Kaltim ini menurut Nawawi untuk melihat secara langsung problem dan kendala termasuk support untuk mempercepat sertifikasi asset daerah.
“Di daerah lain lebih bagus seperti Sulawesi Selatan itu sangat banyak asset-aset daerah yang bisa disertifikasi,” tuturnya.
Dalam kunjungan kerja di Kaltim ini, KPK juga menghadiri rapim Kodam VI Mulawarman yakni sosialisasi pencegahan korupsi, dilanjutkan kunjungan ke PTSP Balikpapan Ruhui Rahayu.
Rencananya pada Kamis (12/3) akan digelar rapat kordinasi progress penerbitan IUP dan penerimaan pajak pertambangan termasuk monitoring pengelolaan fasum dan fasos di Balikpapan.