BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah terus berupaya hadir ditengah-tengah masyarakat yang baru ataupun sudah memiliki usaha, berkeinginan mengembangkan usaha mereka tapi terkendala pembiayaan.
Untuk itulah Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) menghadirkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), sejak 2017 lalu. Setidaknya hingga tahun 2021 sudah 5 jutaan debitur atau penerima manfaatnya.
Direktur Pengelolaan Aset Piutang Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP), Zeki Arifudin mengatakan, saat ini program tersebut tidak terlepas dari adanya tantangan dalam rangka membantu masyarakat bawah dalam akses permodalan, yang pertama berkaitan dalam penyaluran pembiayaan UMi bisa dari berbagai sudut aspek, karena saat ini menyalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank sejak 2017.
“Yang pertama menjadi tantangan mencari lembaga keuangan bukan bank yang betul-betul sehat dari manajemennya maupun sehat dari aspek keuangan. Karena bagaimanapun kita mendapatkan amanah dananya dari APBN, kemudian kita salurkan sehingga kita harus mencari Lembaga yang betul-betul sehat,” ujar Zeki Arifuddin kepada media, Jumat (14/1/2022).
Zeki menambahkan, tantangan kedua bahwa dalam industri yang sama itu, tentu banyak sekali industri pemodalan artinya muncul persaingan, meskipun tantangannya bagaimana rekan-rekan yang melakukan pinjaman bisa terlindungi, dengan cara memberi edukasi terkait dengan pembiayaan.
“Selama ini sudah banyak program pemerintah yang sifatnya semacam bantuan, sehingga kita harus bisa mengedukasi kepada mereka, bahwa pembiayaan UMi berbeda dengan bantuan sosial karena sifatnya dana bergulir, sehingga harus kembali untuk digulirkan pada yang lain,” akunya.
Sementara itu, Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan, Ary Dekky Hananto menambahkan, jika pihaknya selama ini juga memberikan pinjaman langsung ke pelaku usaha yang sebagian besar masih melalui penyaluran langsung, termasuk mulai membuka chanel melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang jasa Pemerintah (LKPP) yang sifatnya juga untuk menambah jumlah penyaluran melalui chanel langsung.
“Terkait syarat secara program dari Pemerintah kami sampaikan ada dua yakni memiliki NIK dan tidak sedang menerima bantuan lainnya, nanti para penyalur kami akan menyesuaikan dengan kateristik masing-masing prodak, misalnya yang tersebar di indonesia, karena kelompok maka syarat-syaratnya harus berkelompok, tinggalnya berdekatan kemudian syarat lebih detail disesuaikan oleh masing- masing penyalur kami, misalnya Pegadaian maka harus ada barang berharga yang gadainya,” jelas Dekky.
Kata Dekky, selama ini memang sudah banyak program yang diberikan pemerintah, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini menjadi potensi bagaimana para penerima PKH yang sudah perekonomiannya membaik, menjadi target potensial untuk bisa memperoleh pembiayaan.
“Jadi apabila ada target pelaku penerima pembiayaan UMi yang sudah ada, baik itu baru mulai atau baru saja mulai usaha bisa jadi target yang kemudian kami akan berikan bantuan dengan melihat dikondisi masing-masing, misalnya baru keluar PKH masih perlu pelatihan sebelum layak mendapat pinjaman pembiayaan UMi, maka akan diberi pelatihan dulu,” imbuhnya.
“Contohnya kami ada pelatihan membatik di daerah Kulon Progo, untuk yang PKH baru keluar agar bisa mengakses bisa menjadi penerima, kalau yang belum usaha biasanya menggunakan skema kelompok, supaya pelaku-pelaku usaha anggota kelompok lainnya yang sudah mulai berusaha lebih lama itu bisa mendampingi memberikan support, yang tadinya baru mulai atau belum usaha bisa kemudian mendapatkan pembiayaan dengan skema kelompok,” sambungnya.
Menurut Dekky, Kalau pun dia berusaha tapi belum lama, itu bisa juga dengan skema individu yakni dengan memberikan penambahan pelatihan, intinya dengan pembiayaan UMi ini para pelaku-pelaku usaha level bawah yang membutuhkan pendanaan yang tidak terlalu besar bisa terlayani.
“Memang tentunya banyak tantangan dalam hal penyalur kami, tentunya juga miliki keterbatasan, misalnya penyaluran yang bentuknya koperasi, mereka mempersyaraktkan calon penerima pembiayaan harus menjadi anggota Koperasi, ini juga akan disesuaikan di kondisi masing masing wilayah,” kata Dekky.
Sedangkan menurut, Kepala Divisi Sistem Informasi dan Teknologi Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP), Adhita Surya Permana mengatakan, untuk program tahun 2021 pendataan pembiayaan UMi akan ditutup pada 15 Januari 2022, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada mitra-mitra penyalur untuk memberikan data 15 hari setelah bulan itu habis.
“Kita buatkan berita acara, angka pastinya penyaluran pembiayaan UMi kami di tahun 2021, dari target 1,8 juta debitur bisa direalisasikan mencapai sekitar 1,9 debitur artinya mencapai 108 persen,” akunya.
“Adapun sektor perdagangan umum kecil dan eceran itu masih mendominasi diatas 90 persen, karena pinjamannya kecil berkisar Rp10 juta-Rp20 juta,” tutupnya.
Comments
comments
