Tahap Awal Anggarkan Rp 46 Triliun, Pembangunan IKN Nusantara

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pembangunan kawasan inti Ibukota Negara (IKN) Nusantara yang berada di Desa Tengin, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan akan mulai dilaksanakan pada 2022 ini. 
“Ya, pembanguban akan dimulai bangun tahun ini,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono kepada media, Kamis (27/1/2022).

Kata Basuki, saat ini di lokasi IKN Nusantara tengah berjalan pembangunan Bendungan Semoi Sepaku dan infrastruktur pendukung jalan lingkar sepaku semoi dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Selain itu, pemerintah juga akan membangun jalur terowongan, penghubung antara jalan tol Balikpapan-Samarinda Km 13 Soekarno-Hatta menuju Nusantara.

“Kita ingin Nusantara ini menjadi titik kebangkitan kita. Harus Wah,” jelasnya.

Mengenai proyek jalan terowongan sedang dikaji Kementerian PUPR. Basuki mengatakan, saat ini tim dari Kementerian PUPR sedang melakukan proses feasibility study (studi kelayakan) atau dalam tahap menyiapkan DED. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan jalan terowongan tidak mengganggu lingkungan dan tepat pemanfaatannya.

“Belum tahu berapa panjangnya, dan biayanya. Masih proses kaji, feasibility study,” kata Basuki.

Kementerian PUPR mengusulkan anggaran Rp 46 triliun untuk pembangunan awal Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

“Pertama kita bangun itu istana negara, gedung MPR DPR, sarana pendukung lain kebutuhan dasar seperti air dan listrik,” ujarnya. 

Pembangunan tahap awal ditargetkan selesai pada semester awal tahun 2024. Ketika ditanya kapan peletakkan batu pertama, Basuki menjawab begitu anggaran keuangan sudah siap.

“Kalau uang sudah di atas meja baru kita bisa,” ujarnya.

Adapun untuk grand desain pembangunan IKN, mengaopsi banyak bangunan di luar negeri, seperti Astana, ibukota negara Kazakhstan dan Canberra Australia. 

“Kontur berbukit seperti inilah yang disukai para arsitektur. Lokasi ini sangat cocok dan indah buat ibukota,” ujarnya.

Baca juga ini :  Dinas Pariwisata Balikpapan Batasi Warga yang Berenang di Pantai

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara mengatakan, Kementerian Keuangan masih akan mempelajari usulan anggaran dari Kementerian PUPR. 

“Kita akan lihat. Undang-undangnya (IKN) kan baru. Kalau sudah masuk usulan tentu akan kita proses,” tutupnya.

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.