IniBalikpapan.Com Untuk Indonesia
BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dinas Perdagangan Kota Balikpapan terus berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen, Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan akan menyiapkan fasilitas alat timbang gratis untuk sejumlah pasar tradisional.
Alat timbang yang akan ditempatkan di tiap pasar merupakan yang sudah dikalibrasi guna mengantisipasi kecurangan pedagang.
“Rencananya tahun depan. Akan kami tempatkan alat timbang,” ujar Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Haemusri Umar saat dikonfirmasi media, Sabtu (4/11/2023).
Sebagai tahap awal, menargetkan dua pasar untuk pembagian alat ini yang mana kehadiran alat timbang yang akan ditempatkan di pasar-pasar diperuntukkan bagi konsumen yang ingin mengukur kembali timbangan barang belanjaannya.
“Untuk memastikan bahwa 1 Kilogram (Kg) itu sama dengan seribu gram. Bukan 800 gram,” ulas Haemusri memberi gambaran.
Layanan timbang ulang barang belanjaan tersebut bagian dari upaya PDN memberikan perlindungan terhadap konsumen. Upaya tersebut juga untuk memberi efek jera bagi oknum pedagang yang dengan sengaja mengurangi timbangan.
“Jadi selain memberikan perlindungan terhadap konsumen juga untuk memberikan kesadaran kepada pedagang untuk menjadi pedagang yang jujur,” ulasnya.
Perihal fasilitas alat timbang di pasar-pasar bukan kali pertama. Beberapa tahun lalu, upaya itu juga ditempuh. Yakni ditempatkan di Pasar Klandasan.
“Tempatnya tidak strategis sehingga tidak banyak konsumen yang tahu. Nantinya, akan kami tempatkan di lokasi strategis sehingga konsumen bisa memanfaatkannya,” ulasnya.
Ya, perlindungan konsumen satu dari sejumlah fokus kerja PDN Disdag Balikpapan. Khusus untuk tingkat kota, kategori perlindungan konsumen yang diberikan yakni Meteorologi dalam hal ini tera dan tera ulang alat ukur timbang untuk mendapatkan kepastian ukuran. Kemudian pengawasan barang dalam keadaan terbungkus.
Misalnya ujar Haemusri memberi contoh, kemasan kaleng sudah penyok. Itu menandakan tidak laik dijual dalam hal pengawasan, pihaknya mengandalkan metode monitoring rutin ke swalayan. Bila ditemukan akan diberikan teguran kemudian menyingkirkan alias produk dengan kemasan yang sudah penyok tidak dipajang untuk dijual. Bersamaan dengan itu, PDN juga ditugasi mengawasi produk kedaluwarsa.
Kegiatan lain yang juga menjadi fokus PDN yakni pemantauan dan stabilisasi harga sembako. Fokus berikutnya yakni pengawasan izin toko swalayan terkait pertumbuhan jumlah dan kewajiban menampung produk UMKM.
Terpisah, ketersediaan stok beras nasional di tengah fenomena iklim el nino dipastikan aman hingga akhir tahun ini. Pemerintah telah mengimpor 2 juta ton beras. Mengantisipasi produksi beras dalam negeri yang mengalami penurunan akibat kemarau berkepanjangan. Membuat beberapa wilayah produsen beras mengalami gagal panen.
“Kami bekerja sama dengan membeli beras dari beberapa negara yang masih membuka ekspornya. Seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Hari ini (kemarin), kedatangan sisa beras dari Myanmar sebanyak 100 ribu ton dan Kamboja 10 ribu ton. Untuk disebarkan ke beberapa wilayah di Indonesia,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.
Budi menyampaikan, beras yang diimpor dari negara Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand, merupakan beras kualitas premium dengan broken 5 persen. Saat ini sudah ada 1,6 juta ton beras yang sudah dikirim ke Perum Bulog untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Menyisakan 400 ribu ton beras impor yang akan dikirim bertahap ke Indonesia. Mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini kemudian menggarisbawahi kebijakan impor beras. Menurutnya, disebabkan ketersediaan beras dalam negeri yang tidak mencukupi karena fenomena alam yang terjadi sejak akhir 2022 hingga semester II/2023. Lanjut dia, sejak 2018, saat pertama kali diangkat menjadi dirut Bulog, dia sudah menolak kebijakan impor beras. Sebab, menilai produksi beras dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan, bahkan melebihi.
“Maka diutamakan produksi petani kita, dan selama 4 tahun cukup. Bahkan tidak pernah impor,” akunya.
Tapi banjir yang membuat gagal panen di beberapa wilayah yang menjadi produsen beras, akhirnya membuat pasokan kita kurang. Dan mau tidak mau harus impor, karena ini kebutuhan dasar. Dan mulai akhir 2022.
“kami melakukan impor penugasan sebanyak 500 ribu ton. Sudah dilaksanakan dan sudah habis,” ucapnya.
Budi melanjutkan, karena masalah cuaca yang berkepanjangan hingga tahun ini, produksi beras masih mengalami penurunan. Akhirnya, pada 2023, Perum Bulog kembali mendapat penugasan impor sebanyak 2 juta ton. Dengan jumlah itu, pasokan beras nasional sangat cukup dan dinyatakan aman sampai akhir tahun.
“Nanti BMKG yang akan memprediksikan di tahun depan. Kalau masih rawan, presiden akan menugaskan dan mengambil langkah cepat sebagai antisipasi,” akunya.
Kalau memang cuaca tidak mendukung dan prediksi pertanian masih tidak maksimal, presiden akan menugaskan lagi kepada Bulog untuk mengimpor 1 juta ton.
“Tapi catatannya 1 juta ton akan ambil dari China. Karena China yang mempersiapkan itu dan sudah bekerja sama antara presiden dengan presiden China melalui kontrak perjanjian. Tidak ambil dari Thailand, Vietnam atau negara lain, termasuk Pakistan,” jelasnya.
