UMKM Sumbang 60 Persen PDB, Serap 97 Persen Tenaga Kerja

Pelaku UMKM

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.

Namun di balik kontribusi besar ini, UMKM Indonesia masih dibebani persoalan klasik yang semakin kritis di era digital: rendahnya literasi keuangan dan digital.

Rendahnya Literasi Keuangan Jadi Hambatan Struktural

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2022 mencatat literasi keuangan nasional sebesar 49,68 persen. Namun, angka ini belum mencerminkan kondisi literasi keuangan pelaku UMKM yang justru berada di bawah rata-rata.

Salah satu studi Bank Indonesia menyebut, sebagian besar UMKM tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha, tidak memiliki laporan keuangan yang rapi, dan belum memahami produk keuangan dasar seperti pinjaman usaha, asuransi bisnis, hingga investasi modal kerja.

Kondisi ini diperburuk dengan tingginya informalitas usaha, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan. Akibatnya, banyak UMKM gagal mengakses pembiayaan formal dan terjebak dalam praktik keuangan berisiko seperti pinjaman online ilegal.

Digitalisasi Keuangan: Peluang Besar yang Belum Maksimal

Padahal, era digital membuka peluang besar. Dompet digital, dashboard kas berbasis aplikasi, hingga e-commerce telah tersedia luas. Namun, banyak pelaku UMKM belum siap memanfaatkannya.

Minimnya pemahaman terhadap pengelolaan risiko digital, kurangnya kesadaran akan manfaat pencatatan transaksi elektronik, dan tidak mengetahui strategi dasar pengelolaan kas membuat potensi digitalisasi tidak optimal.

“Risiko terbesar sering kali muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam usaha itu sendiri,” ujar Jimmy Ardianto, Sekretaris LPS, dalam forum Cerdas Finansial di Era Digital dikutip dari Info Publik.

Menurutnya, literasi keuangan bukan hanya tentang kemampuan mencatat uang masuk dan keluar, tetapi juga kemampuan menyusun laporan keuangan, mengevaluasi kelayakan usaha, menyiapkan dana darurat usaha, dan mengambil keputusan finansial yang bijak.

LPS juga mengajak UMKM untuk memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman, termasuk produk simpanan bank digital yang dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi syarat Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

Digitalisasi dan Perlindungan HAKI Jadi Prioritas Nasional

Tidak cukup hanya cerdas finansial, UMKM juga harus melek digital dan memiliki perlindungan hukum atas karyanya. Menteri Komunikasi Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa digitalisasi UMKM dan penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah dua agenda prioritas nasional.

“Perlindungan HAKI bukan cuma legalitas, tapi bentuk penghargaan pada kreativitas anak bangsa. UMKM Indonesia harus mendunia, bukan sekadar bertahan,” tegas Meutya.

Transformasi digital terbukti mendorong pertumbuhan omset UMKM hingga 88% bagi mereka yang aktif di e-commerce. Namun, fakta ironis diungkapkan oleh Ahmad Ridha Sabana, Utusan Khusus Presiden RI Bidang UMKM dan Ekonomi Digital: 80% pendaftaran HAKI di sektor ekonomi kreatif saat ini justru didominasi entitas asing.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong sistem single window HAKI agar proses perlindungan produk lokal semakin cepat dan terjangkau. Penguatan hak cipta ini penting untuk menghindari pencurian karya dan membuka akses UMKM ke pasar global.

UMKM Harus Naik Kelas: Tangguh, Cerdas, dan Siap Go Digital

Pemerintah saat ini secara kolaboratif melibatkan berbagai kementerian dan lembaga—termasuk LPS, OJK, Kemkomdigi, dan Kemenkop UKM—untuk mengakselerasi literasi keuangan dan digital pelaku UMKM. Tujuannya bukan hanya sekadar bertahan di tengah disrupsi digital dan ketidakpastian ekonomi global, tetapi untuk tumbuh sebagai kekuatan ekonomi modern yang tangguh dan mandiri.

Ketika pelaku UMKM mampu: