YLBHI Desak Dugaan Penyadapan Ilegal Libatkan Eks Kapolri Diusut Tuntas, Dorong UU Penyadapan
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian. YLBHI menilai kasus tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur internal Polri, melainkan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam hak privasi dan kebebasan demokratis warga negara.
Berdasarkan keterangan dalam konferensi pers Mabes Polri, dugaan penyadapan disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat sipil, hingga pengusaha sepanjang periode 2025–2026. Kasus tersebut juga disertai dugaan penghapusan jejak elektronik.
YLBHI menegaskan, apabila terbukti dilakukan tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah, penyadapan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus penyalahgunaan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana maupun kelembagaan.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026), YLBHI menilai pengusutan perkara tidak boleh hanya berfokus pada sejumlah operator atau personel yang diduga terlibat. Penyelidikan harus menelusuri seluruh rantai komando, mulai dari pihak yang menentukan sasaran, memberikan perintah, menyediakan anggaran dan perangkat, hingga pihak yang menerima serta menggunakan hasil penyadapan.
YLBHI: Penyadapan ilegal ancam kebebasan demokratis
YLBHI mengingatkan, penyadapan tanpa dasar hukum yang sah bertentangan dengan jaminan konstitusional atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, serta kebebasan berpendapat dan berkomunikasi.
Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Perlindungan kerahasiaan komunikasi juga tercantum dalam Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.
Menurut YLBHI, penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dapat membongkar identitas narasumber, informasi korban, strategi bantuan hukum, hingga jaringan pembela HAM.
Praktik tersebut juga berpotensi menciptakan ketakutan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melapor, berorganisasi, maupun mengawasi jalannya pemerintahan.
Jika digunakan untuk memantau kritik atau aktivitas politik yang sah, penyadapan dapat berubah menjadi instrumen pembungkaman kebebasan sipil.
Karena itu, YLBHI meminta pemeriksaan perkara mencakup dasar hukum, tujuan operasi, pemilihan sasaran, penggunaan hasil penyadapan, serta dampaknya terhadap korban. Penanganannya tidak boleh dipersempit menjadi sekadar pelanggaran prosedur internal Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.
Pengusutan jangan berhenti pada operator
YLBHI mendesak aparat mengungkap siapa saja yang terlibat dalam keseluruhan operasi penyadapan, termasuk pihak yang menentukan target, menyetujui pelaksanaan, menyediakan sarana dan anggaran, serta menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Dugaan penghapusan data pada Oktober 2026 juga dinilai membutuhkan penanganan segera. YLBHI meminta seluruh bukti elektronik diamankan melalui pemeriksaan forensik dengan rantai penguasaan bukti (chain of custody) yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bukti yang harus diamankan antara lain server, cadangan data, log akses, daftar sasaran, dokumen perintah, hingga rekam distribusi hasil penyadapan.
YLBHI juga menekankan pentingnya membedakan pemusnahan data yang sah untuk melindungi privasi dengan tindakan menghilangkan jejak guna menutupi dugaan pelanggaran.
Mengingat perkara ini melibatkan pejabat kepolisian dan penggunaan sarana institusi, YLBHI menilai pengawasan eksternal diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan. Pihak yang diperiksa tidak boleh mengendalikan bukti, memengaruhi saksi, ataupun mengarahkan proses penanganan perkara.
Desak Presiden dan DPR segera bentuk UU Penyadapan
Selain pengusutan pidana, YLBHI menilai kasus ini memperlihatkan urgensi pembentukan Undang-Undang Penyadapan yang berlandaskan prinsip HAM.
YLBHI merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan pengaturan tata cara penyadapan harus dilakukan melalui undang-undang karena berkaitan dengan pembatasan hak privasi warga negara.
Dalam pembahasan Rancangan KUHAP di Komisi III DPR, YLBHI bersama Koalisi Reformasi KUHAP juga telah menyampaikan perhatian atas tidak diaturnya ketentuan penyadapan secara memadai.
Menurut YLBHI, pengaturan penyadapan tidak cukup hanya memenuhi persyaratan formal berupa keberadaan undang-undang. Substansinya harus menjamin prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak (necessity), tujuan yang sah (legitimate aim), proporsionalitas, akuntabilitas, dan pengawasan efektif.
UU Penyadapan, lanjut YLBHI, harus mengatur secara jelas tujuan penyadapan, alasan individual yang dapat diuji, otorisasi independen, batas waktu operasi, perlindungan komunikasi rahasia, pengawasan penggunaan hasil, serta hak korban untuk memperoleh pemulihan.
Pengaturan juga perlu mencakup isi komunikasi, metadata, akses perangkat, dan berbagai teknologi pengawasan lainnya. Setiap akses harus tercatat dalam sistem audit yang terlindungi dari manipulasi, disertai sanksi efektif terhadap penyalahgunaan kewenangan.
YLBHI menilai pengaturan penyadapan dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tidak cukup untuk menjawab kebutuhan perlindungan hak privasi dan perkembangan teknologi pengawasan. Karena itu, Presiden dan DPR RI didesak segera merumuskan serta membahas RUU Penyadapan.
Reformasi Polri harus menyentuh pengawasan kekuasaan
YLBHI juga mengingatkan reformasi Polri tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat atau perubahan kebijakan internal. Pembenahan harus menyentuh struktur kewenangan, transparansi penggunaan anggaran, pengadaan teknologi pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban pimpinan.
Pengawasan eksternal, menurut YLBHI, harus memiliki kewenangan nyata untuk memeriksa pengaduan, melindungi pelapor, dan memastikan korban memperoleh pemulihan.
Pembatasan penggunaan teknologi pengawasan juga harus berlaku bagi seluruh lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum maupun intelijen, termasuk Kejaksaan, BIN, TNI/BAIS, dan penyelenggara fungsi intelijen di tingkat pusat maupun daerah.
Dalih keamanan nasional, kepentingan negara, atau kerahasiaan operasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pengawasan maupun menyasar aktivitas masyarakat yang sah.
Atas situasi tersebut, YLBHI menyampaikan enam tuntutan:
- Pengusutan pidana secara menyeluruh dan bebas intervensi terhadap seluruh rantai perintah, pelaksanaan, penggunaan hasil, serta dugaan penghilangan bukti.
- Pengamanan dan audit forensik independen terhadap perangkat, server, log, dokumen, anggaran, serta distribusi hasil penyadapan.
- Perlindungan saksi, pelapor, dan seluruh korban, termasuk kerahasiaan komunikasi serta akses terhadap pengaduan dan pemulihan.
- Pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM sesuai mandatnya, disertai pengawasan publik terhadap tindak lanjut perkara tanpa membuka data pribadi korban.
- Percepatan pembentukan UU Penyadapan melalui partisipasi publik yang bermakna, dengan pembatasan kewenangan dan perlindungan HAM sebagai landasan.
- Reformasi struktural Polri dan pengawasan lintas lembaga intelijen, termasuk evaluasi kewenangan, pengadaan teknologi, dan mekanisme pertanggungjawaban.
YLBHI menegaskan, kekuasaan negara untuk mengawasi warga harus memiliki batas yang jelas dan dapat diuji. Negara tidak boleh membiarkan teknologi pengawasan menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam privasi serta kebebasan masyarakat.
Editor : Abraham Johan
BACA JUGA
