11 Kepala Daerah Siap Kawal Revisi Dana Bagi Hasil ke Pemerintah Pusat

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menuai apresiasi dari sedikitnya 11 kepala daerah penghasil sumber daya alam (SDA) atas inisiasinya menggelar Rapat Koordinasi Gubernur Daerah Penghasil SDA di Balikpapan, Rabu (9/7/2025). 

Rakor ini mengusung tema strategis: “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah.”

Langkah Gubernur Harum mendapat dukungan penuh dari Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Gubernur Jambi Al Haris, yang berkomitmen membawa gagasan ini langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

“Inisiatif ini adalah bentuk keberanian politik memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional, namun tidak mendapatkan porsi dana bagi hasil yang proporsional,” ujar Gubernur Al Haris.

Solidaritas Pulau Kalimantan

Gubernur Kaltim Harum mengatakan, Perjuangan DBH Solidaritas regional pun menguat. Para kepala daerah se-Kalimantan menyatakan tekad bersatu memperjuangkan hak fiskal daerah:

Gubernur Kalbar Ria Norsan menekankan pentingnya konsistensi perjuangan:

“Kalau kita bergerak bersama, insyaallah hujannya merata. Jangan berhenti sampai di sini. Kita kawal sampai ke Istana.”

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang menyebut keprihatinan yang mendalam terhadap ketimpangan pendapatan:

“Masyarakat dan pemerintah daerah sudah berjuang menjaga hutan dan lingkungan dari dampak tambang, tapi DBH yang kami terima sangat kecil dan menyedihkan.”

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mendukung Kaltim sebagai lokomotif gerakan nasional ini:

“Gubernur Kaltim jadi imam, kami makmum. Kita sepakat bersatu mencari hak fiskal dan menggali sumber energi baru terbarukan,” kata Sulaiman.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo turut menyuarakan dukungan penuh:

“APPSI jadi wadah memperjuangkan bersama ide besar ini.”

Potensi Penguatan Fiskal Daerah Lewat Revisi Skema PNBP

Dalam paparannya, Gubernur Harum menekankan bahwa selama ini potensi fiskal besar justru tertahan di pusat lewat mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya dari komponen Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

“Jika PNBP bisa disinkronkan dan dikembalikan proporsinya kepada daerah penghasil, maka akan terjadi penguatan fiskal signifikan. Ini bukan hanya tentang anggaran, tapi tentang keadilan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah penghasil,” tegas Gubernur Harum.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan pengawalan bersama langsung ke Presiden agar respons pemerintah pusat lebih cepat dan substansial.

“Kita para gubernur harus menghadap bersama. Dana yang kembali ke daerah akan sangat berdampak: menurunkan stunting, kemiskinan ekstrem, dan mendukung program pro-rakyat lainnya.”

Daftar Peserta Rakor Daerah Penghasil SDA

Rakor ini dihadiri kepala daerah dari:

Kalimantan Timur (tuan rumah)

Kalimantan Barat

Kalimantan Utara

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Jambi

Riau

Sumatera Selatan

Jawa Timur

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Maluku Utara.

Rakor ini menjadi forum strategis daerah-daerah yang selama ini menjadi kontributor utama sektor kehutanan, minerba, dan perkebunan, namun belum mendapatkan imbal balik fiskal yang sepadan.***

Editor : Ramadani