119,5 Juta Warga Diprediksi Bepergian Saat Libur Nataru 2025/2026

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa 119,5 juta masyarakat Indonesia berpotensi melakukan perjalanan pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Lonjakan mobilitas ini menjadi sorotan pemerintah karena diperkirakan memicu peningkatan arus kendaraan, terutama di jalan tol dan simpul transportasi utama.

“Sebanyak 42,01 persen penduduk atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan pada masa libur Nataru 2025/2026,” kata Menhub Dudy dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Nataru di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (5/12).

Potensi Pergerakan Naik 2,71 Persen

Survei nasional yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi bekerja sama dengan BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan akademisi menunjukkan bahwa potensi pergerakan naik dari 39,30 persen tahun sebelumnya menjadi 42,01 persen. Faktor pendorongnya antara lain:

• Libur sekolah yang bersamaan dengan Nataru
• Infrastruktur transportasi yang semakin baik
• Tingginya minat wisata
• Mobilitas warga untuk merayakan Natal di kampung halaman
• Faktor ekonomi

Mobil Pribadi Mendominasi

Hasil survei juga menunjukkan mobil pribadi menjadi moda transportasi yang paling banyak dipilih, mencapai 42,78 persen atau 51,12 juta orang. Disusul:

• Sepeda motor: 18,41% (22 juta)
• Bus: 8,17% (9,76 juta)
• Mobil sewa: 7,43% (8,87 juta)
• Mobil travel: 6,39% (7,64 juta)
• Pesawat: 3,57% (4,27 juta)
• Kereta jarak jauh: 3,29% (3,94 juta)
• Kapal penyeberangan: 3,14% (3,75 juta)
• Kapal laut: 2,20% (2,62 juta)
• Commuter line: 1,93% (2,30 juta)

Menhub Dudy menekankan bahwa dominasi kendaraan pribadi memerlukan pengelolaan lalu lintas lebih intensif untuk mencegah penumpukan arus di jalan utama.

“Tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan pribadi menuntut manajemen lalu lintas yang lebih ketat, khususnya di ruas tol dan akses menuju simpul transportasi,” tegasnya.

Rakor turut dihadiri sejumlah stakeholder, termasuk BNPB, Basarnas, BMKG, KNKT, TNI, Polri, BUMN, BUJT, dan asosiasi transportasi. Pemerintah menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor guna memastikan kelancaran, keselamatan, dan kesiapsiagaan selama puncak arus mudik dan balik Nataru. ***