141 Ribu Rumah Subsidi Siap Groundbreaking, Biaya Perizinan Dihapus

BOGOR, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto terus memacu target penyediaan hunian bagi rakyat. Dalam pertemuan strategis di kediaman pribadinya di Hambalang, Kamis (29/1/2026) sore, Presiden memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk memastikan eksekusi megaproyek perumahan subsidi berjalan tanpa hambatan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa fokus utama pertemuan ini adalah percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Megaproyek di Cikarang dan 141 Ribu Unit Rumah Baru

Dalam laporannya, Menteri Maruarar menyampaikan perkembangan signifikan di lapangan, termasuk persiapan lahan (land clearing) seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan ini nantinya akan disulap menjadi kawasan rumah susun bersubsidi.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah merampungkan rencana groundbreaking besar-besaran:

• Target: Pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi.
• Lokasi: Tersebar di tiga kawasan strategis yang terintegrasi dengan fasilitas umum.
• Ekosistem: Dekat dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran, pabrik, dan akses jalan utama.

“Pembangunan ini diperkirakan akan menyerap sekitar 80 ribu tenaga kerja di berbagai sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian nasional,” ujar Seskab Teddy melalui keterangan tertulisnya.

Hapus Hambatan: Izin dan Administrasi Dipangkas

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan perumahan ini harus dibarengi dengan reformasi birokrasi. Presiden memerintahkan pemangkasan habis segala bentuk perizinan yang selama ini menghambat pengembang dan membebani konsumen.

“Presiden berkeinginan agar sebanyak mungkin warga memiliki hunian layak. Salah satu langkah konkretnya adalah pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi,” pungkas Teddy.

Langkah ini mempertegas gaya kepemimpinan Prabowo yang tidak hanya merancang kebijakan di atas kertas, tetapi mengawal langsung eksekusi hingga ke tingkat teknis untuk memastikan rakyat kecil mendapatkan manfaatnya secara nyata. (BPMI Setpres)