BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pajak Online menjadi salah satu dari 10 raperda inisiatif DPRD Kota Balikpapan yang akan disahkan pada 2019. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Pembentukkan Peraturan Daerah Sukri Wahid.
Menurutnya, keberadaan Perda tentang Sistem Pajak Online tersebut, seara tidak langsung akan menghindari terjadinya kebocoran khususnya pajak hotel dan restaurant karena transparan dan bisa diakses langsung oleh public .
“Publik bisa mengakses bahwa, umpanya saya sebagai pembayar pajak bisa lngsung akses secara online. Sehingga ketika dia bayar langsung bisa tercatat dan diakses,” ujar Sukri.
Kata dia, sebelumnya sudah dilakukan ujicpba penerapan Sistem Pajak Oline di enam hotel melalui pihak ketiga. Hasilnya pun cukup efektif karena sistemnya langsung terkonek dengan database yang ada di Dispenda atau Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).
“Online yang kemarin kita lakukan baru ujicoba ya dibeberapa hotel, atas bantuan pihak ketiga dengan sistem yang dia taruh dibeberapa hotel dan ternyata kita evaluasi 6 hotel itu luar biasa karena sistemnya langsung konek ke database di Dispenda,” ujarnya.
“Selama ini yang terjadi pembukuan di hotel dan pelaporan itu hal yang berbeda . Contoh di hotel Mega Lestari itu kan ujicpba dari bantuan pihak ketiga,”
Dia mengungkapkan, biaya yang dikeluarkan juga tidak besar untuk penerapan Sistem Pajak Online. Sehingga mendesak untuk segera disahkan karena juga secara tidak langsung akan mendongkrak target pendapatan asli daerah (PAD) .
“Dan harganya pun tidak mahal jadi tidak ada salahnya kalau kita punya hotel yang banyak dan okupansinya sekarang ini meningkat. Pajak Hotel dan restaurant kan termasuk terbesar ketiga di Kaltim,” ujarnya.
“Sekarangkan PAD Rp 710 miliar, saya pikir potensinya bisa diangka Rp 850 miliar. Jadi sudah dilakukan kajian akademisnya. Karena memang ini juga sangat mendesak, selain raperda lainnya.”
Comments
comments
