27 Instansi Terintegrasi, DPMPTSP Genjot Layanan Publik Lewat SPBE 2025

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Upaya mempercepat transformasi pelayanan publik terus digencarkan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan, Hasbullah Helmi, menegaskan komitmen tersebut saat menjadi narasumber dalam Workshop Literasi Promosi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025.

Helmi menuturkan bahwa percepatan digitalisasi layanan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan. Menurutnya, masyarakat saat ini menuntut proses yang cepat, mudah, dan tanpa hambatan.

“Kalau dulu prosedur berbelit, sekarang harus semakin ringkas dan bisa diakses tanpa hambatan,” tegasnya, Rabu (26/11/2025).

Ia menambahkan, seluruh inovasi yang dihadirkan bertujuan memberikan kemudahan bagi warga dalam mengakses berbagai layanan perizinan maupun nonperizinan.

Salah satu fondasi utama peningkatan pelayanan publik terletak pada keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hingga kini, MPP Balikpapan menaungi 27 instansi dengan sekitar 80 jenis layanan yang terintegrasi. 

Antusiasme masyarakat terlihat dari rata-rata kunjungan mencapai 4.000 warga setiap bulan. Tingginya angka tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat membutuhkan sistem pelayanan yang terpusat, mudah dijangkau, dan efisien.

Tidak hanya fokus pada digitalisasi, DPMPTSP juga memperkuat sarana dan prasarana MPP untuk memastikan pelayanan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil. 

Upaya peningkatan kualitas fasilitas ini pun tercermin dalam capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024. Pada survei tersebut, unsur sarana dan prasarana meraih nilai tertinggi dengan skor 95,20.
“Kami ingin masyarakat, siapa pun, merasa aman dan nyaman saat mengurus layanan. Jadi bukan cuma digitalisasinya, tapi suasana pelayanannya juga harus humanis,” ujar Helmi.

Di bidang inovasi, DPMPTSP telah mengembangkan sejumlah layanan modern. Di antaranya Sistem Pelayanan Khusus Komprehensif, layanan jemput bola bagi warga yang membutuhkan akses cepat, sistem perizinan online tanpa antrean, hingga integrasi data perizinan dengan berbagai instansi lain. Beragam terobosan ini dirancang untuk mengurangi hambatan birokrasi sekaligus mempercepat proses pelayanan.

Helmi menilai langkah-langkah tersebut berkontribusi besar dalam meningkatkan daya saing Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Efisiensi layanan, menurutnya, menjadi faktor penting untuk menarik kepercayaan dunia usaha dan investor.
“Kalau layanannya efisien, dunia usaha akan lebih percaya. Itu penting bagi pertumbuhan kota ke depan,” pungkasnya.***