34 Koperasi Kelurahan Merah Putih  Dibentuk, Bangun Fondasi Ekonomi Rakyat dari Tingkat Bawah

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat terus ditunjukkan secara konkret. Salah satunya dengan resmi terbentuknya 34 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang tersebar di seluruh kelurahan di Balikpapan. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas dan potensi lokal.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) Kota Balikpapan, Heruressandy Setia Kusuma, mengungkapkan bahwa seluruh KKMP telah mengantongi Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi (AHU) dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, koperasi-koperasi tersebut kini sah secara hukum untuk menjalankan aktivitas usaha di wilayahnya masing-masing.

“Setiap kelurahan kini memiliki satu koperasi resmi. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Dengan KKMP, kita membangun struktur ekonomi yang lebih kuat dari level paling bawah,” kata Heru, Rabu (9/7/2025).

Tindak Lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2025

Pembentukan KKMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Instruksi tersebut lahir sebagai bagian dari strategi nasional dalam menciptakan basis ekonomi yang tangguh, mandiri, dan mampu bertahan dari tekanan ekonomi global.

Menurut Heru, koperasi-koperasi ini tidak sekadar formalitas administratif, melainkan dirancang untuk menjawab langsung kebutuhan ekonomi warga. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dilibatkan sejak awal dalam proses pendirian, mulai dari perumusan jenis usaha hingga pengelolaan struktur organisasi.

“Koperasi bukan sekadar badan hukum. Ia adalah alat perjuangan ekonomi rakyat. Karenanya, model usahanya harus sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan ekonomi di masing-masing kelurahan,” tegas Heru.

Ragam Usaha Sesuai Potensi Lokal

Heru menambahkan, unit usaha dalam KKMP sangat beragam, tergantung pada klasifikasi wilayah dan kekuatan pasar di sekitarnya. Semua telah tercantum dalam Akta Pendirian Koperasi yang merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Ada koperasi yang bergerak di bidang sembako, simpan pinjam, apotek, klinik kesehatan, distribusi logistik, hingga pengelolaan cold storage.

“Contohnya, di wilayah pesisir yang banyak nelayan, KKMP mengembangkan usaha cold storage dan distribusi hasil laut. Di wilayah padat penduduk, fokus ke sembako dan simpan pinjam. Jadi tidak satu pola,” jelasnya.

Selain menjadi pusat ekonomi, KKMP juga diharapkan menjadi sarana edukasi keuangan, penguatan literasi koperasi, serta pelatihan manajerial bagi warga.

Modal Awal Masih Andalkan Swadaya

Kendati telah sah secara hukum, Heru mengakui bahwa tantangan awal yang dihadapi KKMP adalah permodalan. Saat ini, seluruh koperasi masih bergantung pada iuran anggota dan swadaya masyarakat. Sementara itu, bantuan modal bergulir dari pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) baru diperuntukkan bagi koperasi percontohan atau mock up, sesuai ketentuan Permenkop Nomor 1 Tahun 2025.

“Modal awal KKMP saat ini memang masih mengandalkan gotong royong. Tapi kami optimis, ke depan akan ada perluasan akses pembiayaan dari pusat bagi koperasi-koperasi ini,” jelas Heru.

Ia menyebut pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar koperasi non-percontohan juga bisa mendapatkan akses pembiayaan, baik dalam bentuk dana bergulir maupun bantuan penguatan kelembagaan.

Menuju Ekonomi Kolektif yang Berkelanjutan

Lebih jauh, Heru menyampaikan bahwa tujuan besar dari pendirian KKMP bukan hanya soal ekonomi jangka pendek, tapi juga menciptakan model ekonomi kolektif yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui koperasi, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan pengelola usaha secara mandiri.

“KKMP adalah laboratorium ekonomi rakyat. Di sini, warga belajar menjalankan usaha bersama, mengambil keputusan bersama, dan menikmati hasil secara adil,” ungkapnya.

Heru juga berharap kehadiran KKMP dapat memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat menghadapi berbagai tekanan global, termasuk inflasi, krisis pangan, maupun perlambatan ekonomi akibat faktor eksternal.

Pemkot Dorong Inovasi dan Kemandirian Daerah

Pemerintah Kota Balikpapan, lanjut Heru, akan terus mendampingi perkembangan KKMP melalui pelatihan, monitoring, dan pembinaan berkelanjutan. Bahkan, dalam jangka panjang, KKMP dapat dijadikan sebagai mitra pemerintah dalam penyediaan layanan dasar, seperti distribusi pangan murah, layanan kesehatan, atau penyimpanan hasil produksi lokal.

“Kami ingin koperasi ini hidup. Tidak hanya jadi papan nama. Kami ingin mereka tumbuh, dan menjadi tulang punggung ekonomi di tingkat kelurahan,” tutupnya.***

Editor : Ramadani