48 Petugas Dinsos Balikpapan Dikerahkan Perbarui Data Penerima Bantuan Kesehatan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan terus memperkuat akurasi data kemiskinan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) tahap kedua.

Sebanyak 48 petugas gabungan diterjunkan untuk melakukan pendataan langsung ke masyarakat.

Petugas tersebut berasal dari berbagai unsur, yakni Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pos Kesejahteraan Sosial (Poskesos), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sebelum turun ke lapangan, seluruh petugas terlebih dahulu mendapatkan pembekalan teknis agar proses pendataan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan, menegaskan bahwa proses verval pada tahap kedua ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih ketat, terutama dalam menjaga objektivitas dan integritas para petugas di lapangan.

“Yang berbeda pada tahap ini, kami memperketat standar objektivitas. Seluruh petugas diminta bekerja dengan hati dan menjunjung tinggi kejujuran,” ujar Edy, Rabu (8/4/2026).

Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi faktor utama dalam memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Data yang tidak valid tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“Kesalahan data bisa berdampak luas. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa yang menerima bantuan benar-benar masyarakat yang berhak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data Dinsos Balikpapan, Bahrian, menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi tersebut dijadwalkan berlangsung selama hampir satu bulan, yakni mulai 2 hingga 30 April 2026.

Data Benar dan Valid

Menurutnya, petugas akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan mencocokkan data yang ada dengan kondisi riil masyarakat. Proses ini dinilai penting untuk memastikan data PBIJK yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Petugas akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan, mencocokkan data dengan kondisi riil masyarakat. Ini penting agar data PBIJK yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Bahrian.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar proses pendataan berjalan lancar. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa keterbukaan informasi serta kerja sama saat petugas melakukan verifikasi di lapangan.

“Kami berharap masyarakat dapat menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang jujur. Ini demi kepentingan bersama,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Balikpapan menargetkan terbentuknya basis data kemiskinan yang lebih akurat, mutakhir, dan transparan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan sosial serta penyaluran program bantuan pemerintah.

“Dengan data yang valid, kita bisa memastikan program bantuan sosial tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Edy.(***/Adv Diskominfo Balikpapan).