48 WNI Ditangkap di Myanmar Terkait Sindikat Penipuan dan Judi Online, KBRI Yangon Minta Akses Konsuler

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Sebanyak 48 Warga Negara Indonesia (WNI) dilaporkan ditangkap otoritas Myanmar dalam operasi besar-besaran terhadap jaringan penipuan dan judi online di kawasan Shwe Koko, Kayin State. Penangkapan tersebut merupakan bagian dari tindakan tegas pemerintah Myanmar terhadap aktivitas kriminal lintas negara yang marak di wilayah perbatasan.

KBRI Yangon kini bergerak cepat untuk melakukan verifikasi dan memastikan kondisi para WNI. Dalam keterangan resminya, pihak KBRI menyebut tengah meminta akses kekonsuleran, melakukan konfirmasi identitas, serta menggali informasi melalui jejaring lokal.

Berdasarkan laporan media nasional Myanmar, 48 WNI tersebut termasuk dari 611 warga negara asing (WNA) yang diringkus sejak operasi dimulai pada 17 November 2025. Namun, data lapangan menunjukkan kemungkinan jumlah yang lebih besar.

KBRI mengungkapkan bahwa salah satu WNI yang turut ditangkap melaporkan adanya sekitar 200 WNI yang terjaring dalam operasi tersebut dan meminta bantuan untuk segera dipulangkan.
“Kami sedang melakukan upaya konfirmasi, termasuk meminta akses kekonsuleran, verifikasi lapangan, dan berkoordinasi dengan jejaring lokal untuk memastikan identitas serta kondisi para WNI,” tulis KBRI Yangon, Jumat (21/11/2025).

Penangkapan ini semakin menambah jumlah WNI terdampak di kawasan Myawaddy, yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas kejahatan siber terorganisir. Totalnya kini mencakup:

• Sekitar 54 WNI eks-KK Park yang sudah diamankan dan mendapat izin meninggalkan Myanmar.
• Lebih dari 170 WNI yang masih menunggu proses evakuasi oleh otoritas setempat.
• 48 WNI (atau lebih) yang ditangkap dalam operasi terbaru di Shwe Koko.

KBRI Yangon menegaskan komitmen penuh pemerintah Indonesia untuk melindungi setiap WNI. Upaya pemulangan terus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama otoritas Myanmar.

KBRI juga mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur tawaran kerja bergaji tinggi yang tidak jelas asal-usulnya, terutama di negara-negara yang rawan menjadi lokasi kerja paksa atau kejahatan siber. Verifikasi lapangan dan pengecekan legalitas perusahaan sangat dianjurkan sebelum menerima tawaran apa pun. /suara.com