7.300 Warga Kaltim Terima BST 2025, Gubernur Rudy: Ini Bukan Sekadar Angka

SAMARINDA, inibalikpapan.com – Setelah setahun berjalan, Bantuan Sosial Terencana (BST) 2025 di Kalimantan Timur resmi tuntas. Sebanyak 7.300 warga rentan menerima bantuan yang menyasar kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian hingga alat bantu disabilitas. Bagi banyak keluarga, ini bukan sekadar angka.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) secara khusus dirancang untuk menyasar berbagai kelompok masyarakat yang paling rentan guna memastikan jaminan kesejahteraan yang inklusif.

Cakupan penerima manfaat program ini meliputi anak terlantar dan lanjut usia tidak mampu yang membutuhkan perlindungan sosial tambahan, serta para penyandang disabilitas yang memerlukan dukungan aksesibilitas ekonomi.

Selain itu, BST Kaltim 2025 juga menyentuh kelompok tuna sosial dan warga yang terdampak langsung oleh korban bencana, sehingga bantuan ini menjadi jaring pengaman yang krusial bagi mereka yang berada dalam kondisi krisis atau keterbatasan.

Penyaluran dilakukan melalui 112 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Di Samarinda tercatat 29 LKS dengan 2.043 penerima manfaat. Kutai Kartanegara memiliki 16 LKS dengan 976 penerima, disusul Paser 12 LKS dengan 959 penerima. Kutai Barat terdapat 5 LKS dengan 658 penerima, Berau 10 LKS dengan 637 penerima, dan Balikpapan 19 LKS dengan 621 penerima. Sementara itu, Bontang mencatat 7 LKS dengan 548 penerima, Kutai Timur 8 LKS dengan 487 penerima, Penajam Paser Utara 5 LKS dengan 299 penerima, serta Mahakam Ulu 1 LKS dengan 72 penerima manfaat.

Kenapa Program Ini Penting bagi Warga?

Biaya hidup di sejumlah wilayah Kaltim, termasuk Balikpapan, terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi keluarga dengan lansia atau anggota keluarga disabilitas, kebutuhan dasar sering kali menjadi beban berat.

Melalui BST 2025, bantuan yang diberikan meliputi: paket kebutuhan pokok, pakaian layak pakai, alat bantu disabilitas, dan dukungan rehabilitasi sosial.

Program ini juga menjadi bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.

Gubernur: Bukan Sekadar Angka

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, realisasi BST 2025 menjadi bentuk kehadiran pemerintah hingga ke pelosok.

“Tahun 2025 semua terealisasi. Ini wujud perhatian agar kesejahteraan dirasakan sampai ke daerah terpencil,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Tak hanya menyasar panti milik pemerintah, bantuan juga menjangkau lembaga sosial swasta dan masyarakat.

Bagi Gubernur Rudy, pemerataan kesejahteraan bukan sekadar angka di atas kertas.

“Pemerataan ini bukan hanya angka, tapi bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat Kaltim,” tegasnya.

Apa Dampaknya ke Depan?

Dengan distribusi yang merata di 10 kabupaten/kota, program ini diharapkan dapat mengurangi beban kebutuhan dasar keluarga rentan sekaligus mencegah lansia dan anak terlantar jatuh ke dalam kondisi ekstrem.

Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat layanan sosial di tingkat daerah guna mendukung stabilitas sosial yang berkelanjutan di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

Apalagi, Kalimantan Timur saat ini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerataan kesejahteraan menjadi isu penting agar pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan kelompok rentan.