80 Desa di Kaltim Belum Menikmati Listrik

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan Kaltim dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Salah satu fokus utamanya adalah percepatan pemerataan akses listrik di desa-desa yang masih gelap di Bumi Etam.

“Menurut data kami, masih ada 108 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kaltim, saya akan mendorong agar persoalan ini mendapat perhatian serius dalam perubahan undang-undang,” tegas Syafruddin saat kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Universitas Mulawarman, Samarinda, dikutip dari laman DPR.

Target 2027, Seluruh Desa Terlistriki

Syafruddin menyebutkan, dari total sekitar 8.000 desa dan kelurahan di Kaltim, 98 persen sudah teraliri listrik. Saat ini hanya tersisa sekitar 180 desa yang belum menikmati aliran listrik.

“Target kami, paling lambat tahun 2027 tidak ada lagi desa di Kaltim yang gelap, kecuali bila ada pemekaran desa baru,” tandas politisi PKB itu.

Dorong Bantuan Listrik untuk Keluarga Miskin

Selain pemerataan listrik desa, Syafruddin juga menekankan pentingnya percepatan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi keluarga miskin. Pada tahun 2025, tercatat 1.200 kepala keluarga (KK) di Kaltim akan menerima pemasangan listrik gratis.
“Setiap keluarga miskin berhak mendapatkan bantuan Rp250 ribu untuk pasang baru listrik. Kami akan perjuangkan agar alokasi untuk Kaltim ditambah pada 2026,” ujarnya.

Kaltim Penopang Energi Nasional

Kaltim memiliki peran strategis dalam ketahanan energi nasional. Berdasarkan data Kementerian ESDM, provinsi ini menempati posisi teratas jumlah PLTU terbanyak di Indonesia, yakni 26 unit hingga 2022. Potensi batu bara, minyak, dan gas bumi menjadikan Kaltim sebagai salah satu penopang utama pasokan listrik nasional sekaligus wilayah dengan konsumsi energi tinggi.

Dalam kunjungan kerja ke Universitas Mulawarman, Komisi XII DPR RI melibatkan akademisi, pakar energi, dan PT PLN (Persero) untuk membahas tata kelola kelistrikan, ketahanan energi, serta prospek energi terbarukan.

“Hasil diskusi dan masukan para akademisi akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan revisi UU Ketenagalistrikan. Kami ingin produk hukum yang lahir nanti relevan, komprehensif, dan bermanfaat bagi masyarakat serta pembangunan nasional,” pungkas Syafruddin.