Anggaran DKK Balikpapan Dipangkas Rp 64 Miliar, Program Dasar Tetap Diprioritaskan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Tekanan fiskal kembali dirasakan sektor pelayanan publik. Salah satu yang terdampak cukup signifikan adalah Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, yang harus menyesuaikan rencana kerjanya akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp 64 miliar pada tahun 2026 mendatang. Meski demikian, pemerintah memastikan layanan dasar kesehatan tetap berjalan tanpa gangguan.

Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, mengatakan seluruh program tetap masuk dalam perencanaan, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. “Tidak ada dananya, bukan tidak dilanjut. Anggaran kami dipotong Rp 64 miliar,” tegasnya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Sejumlah program utama tetap menjadi prioritas, meliputi kepesertaan BPJS Kesehatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan stunting, hingga keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis daerah. Menurut Alwiati, program tersebut dipertahankan karena menyangkut akses layanan dasar masyarakat serta kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang esensial.

Namun, sejumlah kegiatan harus mengalami penyesuaian. Pos anggaran yang terdampak paling besar adalah pengadaan alat kesehatan (alkes). Untuk tetap menjaga efektivitas pelayanan, Dinkes mengubah pendekatan dengan memaksimalkan peralatan yang sudah ada. “Yang kami kurangi itu pengadaan alkes. Strateginya memanfaatkan alat yang ada, kami lakukan pemeliharaan,” ujarnya.

Pendekatan serupa juga diterapkan melalui penguatan layanan promotif dan preventif. Langkah ini dinilai lebih efisien dan berdampak luas, terutama untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Program penyuluhan, edukasi, hingga upaya pencegahan penyakit dipacu agar beban layanan kuratif tidak semakin berat di tengah keterbatasan anggaran.

Sementara itu, untuk sektor tenaga kesehatan, Alwiati memastikan hak-hak dasar tidak akan terpengaruh meski terjadi penghematan besar. Gaji, kebutuhan operasional, serta biaya layanan wajib tetap menjadi prioritas. Kendati demikian, rekrutmen tenaga medis baru dibatasi dan hanya dapat dilakukan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dengan berbagai penyesuaian tersebut, Dinkes Balikpapan berharap layanan kesehatan masyarakat tetap terjaga di tengah pemangkasan anggaran. Pemerintah daerah juga terus mengkaji langkah strategis lainnya agar pelayanan tidak menurun dan target.***