Anggaran Infrastruktur Balikpapan 2026 Diproyeksi Turun, Fokus Program Prioritas Wali Kota

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Porsi anggaran pembangunan infrastruktur Kota Balikpapan pada tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Balikpapan lebih memfokuskan alokasi anggaran pada program-program strategis yang menjadi prioritas dan janji Wali Kota kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan konsentrasi anggaran tahun depan diarahkan pada sektor pelayanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan.

“Anggaran kita lebih dikonsentrasikan pada program prioritas, terutama sektor kesehatan dan pendidikan. Salah satunya BPJS Kesehatan gratis serta program sekolah gratis,” ujar Yono, Selasa (16/12/2025), di Kantor DPRD Balikpapan.

Selain dua sektor tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan juga memprioritaskan program Balikpapan Terang, yakni pemasangan dan peningkatan lampu penerangan jalan di berbagai wilayah kota guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Meski porsi anggaran infrastruktur menurun, Yono menegaskan pembangunan fisik tetap berjalan, meskipun skalanya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Beberapa proyek multi years terpaksa mengalami penyesuaian dan pemotongan anggaran.

“Pembangunan infrastruktur tetap ada, hanya saja tidak maksimal seperti sebelumnya karena ada penyesuaian anggaran,” jelasnya.

Namun demikian, Yono memastikan proyek pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur tidak terdampak pemangkasan dan tetap dilanjutkan sesuai rencana, mengingat fasilitas kesehatan tersebut menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Di sektor pendidikan, Pemkot Balikpapan juga tetap merencanakan pembangunan sekolah baru. Setiap tahunnya ditargetkan pembangunan dua sekolah baru mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk memenuhi kebutuhan daya tampung peserta didik.

Sementara itu, proyek peningkatan Jalan Mukmin Faisal juga tetap dilanjutkan, meskipun dengan anggaran yang lebih kecil. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Yono menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat saat ini lebih memfokuskan anggaran pada program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi merah putih, dan sekolah rakyat. Dampaknya, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di daerah menjadi terbatas.

“Pembangunan infrastruktur pasti tetap ada, tetapi skalanya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya,” katanya.

Yono memastikan program prioritas Wali Kota seperti seragam sekolah gratis serta BPJS Kesehatan kelas III gratis bagi masyarakat bukan penerima upah tetap berjalan tanpa perubahan. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah pusat, yakni minimal 20 persen dari APBD.

Namun, Balikpapan harus menghadapi tantangan besar akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai hampir 70 persen atau sekitar Rp1,5 triliun.

“Ini tentu sangat besar dampaknya bagi Kota Balikpapan, tapi kita tidak punya pilihan. Kami harus menerima dan menyiapkan strategi sendiri,” ungkap Yono.

Salah satu strategi yang disiapkan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi. Ia mendorong optimalisasi pengelolaan PAD oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) agar target penerimaan tahun 2026 dapat melampaui capaian tahun sebelumnya.

“Kuncinya hari ini daerah harus mandiri. Bagaimana PAD bisa terus ditingkatkan agar pembangunan daerah bisa dimaksimalkan tanpa bergantung penuh pada pusat,” pungkasnya.***